Prabowo Akui Banyak Pihak Tolak B50, Lebih Pilih Impor

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan bahwa kebijakan mandatori biodiesel 50 persen atau B50 yang kini telah resmi diterapkan pemerintah, sebelumnya menghadapi gelombang penolakan yang masif dari berbagai kalangan. Dalam pernyataan blak-blakan yang mengejutkan publik, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang justru lebih memilih jalur impor ketimbang mendukung kemandirian energi nasional melalui program biodiesel tersebut.

Kronologi Kebijakan B50 yang Menuai Kontroversi

Perjalanan kebijakan B50 tidaklah mulus. Berikut adalah rangkaian peristiwa penting yang mengiringi lahirnya kebijakan strategis ini:

1. Awal 2025: Pemerintah mulai melakukan uji coba terbatas B50 pada kendaraan bermesin diesel. Langkah ini memicu perdebatan di kalangan industri otomotif dan asosiasi pengusaha yang meragukan kesiapan infrastruktur dan teknologi mesin.
2. Pertengahan 2025: Sejumlah asosiasi industri mengirimkan surat keberatan resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menekankan potensi kerusakan mesin dan lonjakan biaya perawatan kendaraan sebagai dampak penggunaan B50.
3. Akhir 2025: Desakan untuk tetap membuka keran impor bahan bakar fosil semakin menguat, dengan alasan stabilitas harga dan keandalan pasokan yang dianggap lebih terjamin dibandingkan biodiesel produksi dalam negeri.
4. Awal 2026: Prabowo mengambil sikap tegas dan secara langsung turun tangan untuk mengawal implementasi B50. Dalam rapat kabinet terbatas, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada produk impor.
5. Juli 2026: Kebijakan B50 resmi diluncurkan bersamaan dengan peresmian lima bendungan strategis oleh Presiden, menandai komitmen ganda pemerintah pada kedaulatan energi dan air.

Dorongan Impor dan Resistensi Internal

Dalam pidatonya, Prabowo dengan nada tegas menyoroti adanya pihak-pihak yang lebih memilih mempertahankan status quo impor. "Mereka maunya impor. Dari dulu impor terus, tidak mau berubah. Padahal kita punya sumber daya yang luar biasa," ujar Prabowo dengan intonasi tinggi. Pernyataan ini dinilai sebagai respons langsung terhadap lobi-lobi industri yang khawatir margin keuntungan mereka tergerus oleh kebijakan energi hijau nasional.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Dr. Andri Prasetyo, menilai bahwa resistensi terhadap B50 tidak terlepas dari rantai pasok impor yang sudah mengakar puluhan tahun. "Ada ekosistem bisnis yang sangat besar di balik impor BBM. Peralihan ke biodiesel domestik jelas mengganggu kenyamanan itu," jelasnya saat dihubungi terpisah.

Komitmen Kedaulatan Energi

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur selangkah pun dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Program B50, yang mewajibkan pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam solar, diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp200 triliun per tahun. Lebih dari itu, kebijakan ini menyerap kelebihan produksi minyak sawit domestik sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan.

"Jangan ada lagi yang berpikiran kita tidak mampu. Indonesia harus mandiri energi. Ini perintah alam, perintah sejarah, dan perintah konstitusi," tegas Prabowo di hadapan para menteri dan kepala daerah yang hadir dalam acara peresmian bendungan di Jawa Barat, Kamis (10/7/2026).

Kebijakan B50 juga sejalan dengan target net zero emission 2060 yang telah dicanangkan pemerintah. Penggunaan biodiesel secara signifikan mengurangi emisi karbon dibandingkan solar murni, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam transisi energi hijau di kawasan Asia Tenggara.

Dengan berlakunya B50 secara penuh, pemerintah optimistis ketergantungan terhadap impor bahan bakar dapat dipangkas drastis dalam lima tahun ke depan. Kini, tantangan terbesar bukan lagi pada penolakan, melainkan pada konsistensi implementasi dan pengawasan di lapangan agar mandat tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas.