Politisi Gerindra Dorong BPS Edukasi Publik Terkait Survei Statistik

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, La Tinro La Tunrung, mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat kegiatan pendataan serta survei statistik. Desakan ini muncul karena masih banyak warga yang keliru memahami aktivitas statistik yang dilakukan pemerintah.

Menurut La Tinro, kesalahpahaman yang paling sering terjadi adalah anggapan bahwa pendataan dilakukan untuk mencari objek pajak baru. Persepsi keliru ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas data yang dihimpun BPS di lapangan. Saat masyarakat enggan memberikan informasi secara benar karena rasa khawatir, maka hasil survei tidak akan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.

"Bagaimana kalau survei yang kita lakukan, petugasnya tidak bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, tidak bisa mengumpulkan data yang baik. Akhirnya survei yang kita lakukan tidak berarti, kita hanya kehilangan waktu, tenaga, dan anggaran pemerintah yang begitu besar," ujar La Tinro dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

Politisi Gerindra itu menekankan bahwa data statistik yang valid merupakan fondasi penting bagi perencanaan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jika data yang terkumpul tidak akurat, maka kebijakan yang lahir dari proses tersebut berpotensi meleset dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan laporan Terdepan.id, edukasi publik menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga dalam setiap proses pendataan. La Tinro mengusulkan agar BPS tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan saluran komunikasi lokal untuk menjangkau warga secara lebih efektif.

Kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi memang menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Untuk itu, BPS diharapkan mampu menjelaskan secara transparan bahwa data yang dihimpun bersifat agregat dan bukan untuk kepentingan penagihan pajak atau keperluan lain yang merugikan warga. Penjelasan yang lugas dan mudah dipahami akan mengurangi resistensi saat petugas survei turun ke lapangan.

Dengan meningkatnya pemahaman publik, partisipasi masyarakat dalam kegiatan statistik diharapkan semakin tinggi. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan data yang lebih representatif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, dalam merumuskan program-program yang tepat guna.