PKB Siapkan Sanksi Jika Kadernya Terlibat Kematian dr Icha
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI merangkap Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh yang akrab disapa Ninik, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi oleh dua anggota DPRD Kabupaten Timor Teng
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI merangkap Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh yang akrab disapa Ninik, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi oleh dua anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, terhadap dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha saat menjalankan tugas di IGD RS Leona, Kefamenanu. Tindakan yang diduga melibatkan penyalahgunaan jabatan ini terjadi di tengah upaya tenaga medis menyelamatkan pasien, yang akhirnya berujung pada meninggalnya dr Icha dalam insiden yang masih terus diselidiki oleh pihak berwajib.
Sikap Tegas Partai
Dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi Terdepan.id pada Senin (29/6), Ninik menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan tinggal diam apabila salah satu kadernya terbukti terlibat. Salah satu anggota dewan yang diduga kuat terlibat, Norbertus Tubani, merupakan kader partai berlambang bumi dan bintang tersebut. Ninik menekankan bahwa setiap kader yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi petugas kesehatan, terlebih dalam situasi kritis di ruang gawat darurat, akan berhadapan dengan sanksi disiplin partai yang tegas.
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman, tanpa tekanan maupun intimidasi. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku."
Lebih lanjut, Ninik menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian dr Icha yang dinilainya sebagai sosok dokter muda berdedikasi. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan dan objektif, tanpa memandang jabatan atau afiliasi politik para terduga. PKB, katanya, siap bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan pemanggilan terhadap kadernya oleh mahkamah partai guna menentukan bobot pelanggaran etika yang dilakukan.
Kasus ini turut menyoroti pentingnya perlindungan bagi tenaga kesehatan di daerah-daerah yang kerap menghadapi tekanan dari pihak-pihak berwenang. Ninik mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan, untuk menjadikan insiden ini sebagai pelajaran bahwa tidak ada satu pun profesi, termasuk dokter dan perawat, yang boleh menjadi sasaran ancaman saat menjalankan sumpahnya. Terdepan.id akan terus memantau perkembangan penyelidikan serta langkah-langkah internal yang diambil oleh DPP PKB.
Comments (0)