Australia-Vanuatu Teken Pakta Keamanan, Larang Pangkalan Militer Asing

Canberra — Australia dan Vanuatu resmi menandatangani pakta ekonomi dan keamanan yang komprehensif pada Senin (29/6) waktu setempat. Kesepakatan ini secara tegas melarang pendirian pangkalan militer asing di Vanuatu, negara kepulauan di Pasifik yang kini berada di tengah persaingan strategis antara Canberra dan Beijing.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Terdepan.id, penandatanganan tersebut menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara sekaligus menjadi sinyal kuat bagi upaya penangkalan pengaruh asing di kawasan Pasifik Selatan. Australia, sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran bahwa China berupaya membangun kehadiran keamanan permanen di wilayah kepulauan Pasifik melalui investasi infrastruktur dan kerja sama militer.

Larangan Tegas dan Komitmen Ekonomi

Pakta yang diteken kedua pihak tidak hanya berisi klausul larangan pangkalan militer asing, tetapi juga memuat komitmen Australia untuk memberikan dukungan ekonomi yang lebih besar kepada Vanuatu. Langkah ini dipandang sebagai upaya Canberra untuk memperkuat ikatan dengan negara-negara kepulauan Pasifik yang selama ini menjadi sasaran diplomasi ekonomi China melalui program Belt and Road Initiative (BRI).

Sumber diplomatik yang dekat dengan perundingan menyebutkan bahwa perjanjian ini merupakan "instrumen penting untuk menjaga stabilitas kawasan dari potensi militerisasi oleh kekuatan luar."

Vanuatu sendiri diketahui memiliki China sebagai kreditur luar negeri terbesarnya. Ketergantungan finansial pada Beijing inilah yang sempat memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara Pasifik dan mitra tradisional mereka, termasuk Australia dan Selandia Baru. Dengan pakta baru ini, Canberra berharap dapat menawarkan alternatif pembangunan yang tidak disertai potensi intervensi keamanan.

Perebutan Pengaruh di Pasifik Selatan

Kepulauan Pasifik telah menjadi panggung persaingan geopolitik yang semakin sengit dalam satu dekade terakhir. China agresif menjalin hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara di kawasan ini, termasuk melalui paket pinjaman besar untuk proyek infrastruktur. Namun, sejumlah negara donor tradisional menilai pendekatan Beijing kerap memunculkan jebakan utang dan potensi pengalihan aset strategis.

Australia, yang secara geografis berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik, menganggap stabilitas dan keamanan negara-negara tetangga ini sebagai kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, perjanjian dengan Vanuatu ini diharapkan dapat menjadi model bagi kerja sama serupa dengan negara-negara kepulauan lainnya di masa depan.

Meskipun demikian, pihak berwenang di Port Vila belum memberikan pernyataan resmi apakah pakta ini akan memengaruhi hubungan mereka dengan Beijing yang sudah berjalan erat. Para pengamat menilai Vanuatu akan tetap berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut demi memaksimalkan keuntungan ekonomi dan pembangunan bagi rakyatnya.

Pakta ini sekaligus menegaskan komitmen Australia untuk menjadi mitra keamanan utama di Pasifik Selatan di tengah dinamika geopolitik yang terus bergeser.