PKB Dorong Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan Usai Prabowo Sebut Demo Dibayar

Jakarta, Terdepan.id – Tanggapan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya pihak-pihak yang membiayai demonstrasi masih mengalir. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua DPP-nya, Daniel Johan, menekankan pentingnya pemerintah lebih mengedepankan evaluasi kebijakan ketimbang mempersoalkan sumber pendanaan aksi unjuk rasa. Ia mengingatkan bahwa ekspresi pendapat yang disalurkan lewat jalur konstitusional merupakan hak fundamental warga negara dalam sistem demokrasi yang dilindungi undang-undang.

Daniel Johan menyatakan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah cerminan kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, alih-alih mengaitkan demonstrasi dengan isu pendanaan, pemerintah seharusnya menangkap keresahan yang mendasarinya dan menjadikannya momentum untuk memperbaiki tata kelola.

Evaluasi Kebijakan, Bukan Menyudutkan Demonstran

Dalam keterangannya kepada Terdepan.id, Jumat (26/6/2026), Daniel menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh dikebiri oleh narasi yang mendeligitimasi suara rakyat. Ia melihat bahwa fokus pemerintah kini perlu dialihkan pada peninjauan ulang sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat, ketimbang terus bergulir di sekitar tuduhan adanya demonstrasi berbayar. PKB mendorong dialog yang lebih terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyerap aspirasi yang berkembang di lapangan.

“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa,” ujar Daniel.

Pernyataan tersebut sekaligus menggarisbawahi komitmen PKB sebagai partai yang mendukung pemerintah namun tetap kritis. Daniel menyebut bahwa pemerintah perlu belajar dari setiap masukan yang dilontarkan oleh publik, termasuk yang disuarakan lewat demonstrasi, untuk menyempurnakan program-program yang berjalan.

Konteks dan Implikasi Politik

Polemik ini mencuat di tengah meningkatnya intensitas unjuk rasa di sejumlah kota yang menyoroti isu kenaikan biaya hidup, akses pendidikan, dan kebijakan subsidi. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa ia mengetahui adanya aliran dana untuk menggerakkan massa unjuk rasa, namun tidak memberikan perincian lebih lanjut. Respons dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan partai politik pun beragam, dengan sebagian menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi ketimbang mencari siapa yang mendanai protes.

Sebelumnya, PAN juga merespons pernyataan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaitkan fenomena politik uang dengan kerusakan ruang publik. Partai berlambang matahari itu menyebut bahwa Presiden Prabowo prihatin terhadap praktik-praktik yang menodai proses demokrasi, termasuk potensi penyalahgunaan dana dalam kegiatan politik. Namun, Daniel Johan justru memilih menyoroti sisi lain dari polemik: perlunya introspeksi kebijakan pemerintah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

PKB mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang partisipasi yang tidak sekadar toleran, tetapi juga responsif terhadap kritik. Dengan mendorong evaluasi kebijakan, partai ini menawarkan jalan tengah agar ketegangan antara aparat dan pengunjuk rasa dapat diredakan, sekaligus memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tidak tergerus oleh tuduhan yang belum terbukti. Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi lebih lanjut terkait seruan PKB tersebut.