Paris — FFF Seret Senator Paraguay ke Jalur Hukum atas Kasus Rasisme Mbappé

PARIS – Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) resmi menempuh jalur hukum terhadap seorang senator asal Paraguay yang diduga melontarkan komentar bernada rasial terhadap megabintang tim nasional Prancis, Kylian Mbappé. Langkah ini diambil setelah pernyataan kontroversial sang senator viral di media sosial dan memicu kecaman luas dari dunia internasional, termasuk pemerintah Prancis. Presiden FFF, Philippe Diallo, menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pembelaan terhadap martabat bangsa dan simbol perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam olahraga. “Ini bukan sekadar serangan pada seorang pemain, melainkan sebuah penghinaan terhadap negara kami,” ujar Diallo dalam konferensi pers di Paris, Senin (waktu setempat). Pihak FFF telah melayangkan pengaduan resmi ke Kejaksaan Paris berdasarkan undang-undang anti-rasisme dan ujaran kebencian yang berlaku di Prancis. Kasus ini bermula ketika Senator Alejandro Ramírez—anggota parlemen dari Partai Colorado Paraguay—dalam sebuah acara bincang politik lokal pekan lalu menyebut Mbappé dengan istilah merendahkan yang bernada rasial. Komentar tersebut langsung memicu kecaman dari komunitas sepak bola global dan organisasi anti-diskriminasi seperti Fare Network dan SOS Racisme.

Kronologi Peristiwa

1. 3 Maret 2025 – Dalam wawancara program televisi nasional Paraguay, Senator Alejandro Ramírez mengomentari performa Kylian Mbappé dan menyebutnya dengan frasa rasis yang merujuk pada warna kulit. Klip wawancara menyebar luas di platform X dan TikTok, memicu tagar #StopRacismInFootball.
2. 4 Maret 2025 – Kylian Mbappé melalui akun Instagram pribadinya membalas dengan tegas: “Tidak ada tempat untuk rasisme dalam sepak bola atau masyarakat. Kita harus lebih baik.” Unggahan tersebut mengumpulkan lebih dari 10 juta respons dalam 24 jam.
3. 5 Maret 2025 – Federasi Sepak Bola Paraguay (APF) mengeluarkan pernyataan mengecam keras pernyataan senator dan menyatakan solidaritas kepada Mbappé, seraya menegaskan bahwa pandangan pribadi Ramírez tidak mewakili negara.
4. 6 Maret 2025 – Kedutaan Besar Prancis di Asunción mengirimkan nota protes resmi ke Kementerian Luar Negeri Paraguay, menyebut insiden ini “melukai hubungan bilateral yang konstruktif.”
5. 7 Maret 2025 – FFF bersama pengacara resmi mengajukan pengaduan ke Kejaksaan Paris, mendasarkan laporan pada Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Pers Prancis tahun 1881 yang menjerat penghinaan berbasis ras, etnis, atau agama, dengan ancaman hukuman hingga satu tahun penjara dan denda maksimal €45.000.
6. 10 Maret 2025 – Philippe Diallo menggelar konferensi pers dan secara resmi menyebut tindakan senator sebagai “penghinaan terhadap Prancis” dan meminta maaf kepada Mbappé atas nama seluruh federasi. Ia juga mendesak FIFA untuk memperbarui protokol anti-rasisme dalam yurisdiksi yang lebih luas.

Pihak FFF tidak hanya menempuh jalur pidana di Prancis, tetapi juga mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke Komisi Disiplin FIFA, mengingat komentar senator menyangkut pemain dalam ranah internasional. “Kami sedang menjajaki opsi memperluas laporan ke ranah etik FIFA, karena serangan seorang pejabat negara terhadap atlet tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi global,” jelas pengacara FFF, Maître Caroline Dupont. Di sisi lain, Senator Ramírez menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media Paraguay, namun menegaskan bahwa pernyataannya “diambil di luar konteks”. Ia mengaku tidak bermaksud rasis, melainkan hanya melontarkan “kritik gaya bermain”. Namun, transkrip lengkap wawancara yang dirilis oleh stasiun televisi terkait dengan jelas menunjukkan pemilihan istilah yang telah lama diakui sebagai simbol kebencian rasial. Komisi Hak Asasi Manusia Senat Paraguay sendiri berencana menggelar sidang etik internal untuk mengevaluasi perilaku Ramírez. Langkah FFF ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Prancis. Menteri Olahraga Prancis, Amélie Oudéa-Castéra, menyatakan bahwa preseden hukum internasional harus dibangun agar para pelaku ujaran kebencian tidak lagi bersembunyi di balik imunitas politik atau geografis. “Rasisme tidak mengenal batas negara; respons hukumnya pun harus lintas batas,” katanya. Sementara itu, rekan setim Mbappé di Paris Saint-Germain dan timnas Prancis secara kolektif memposting bingkai hitam di media sosial sebagai simbol solidaritas anti-rasisme. FIFA melalui akun resmi juga mengutip sebuah nada peringatan: “Setiap pemain berhak diperlakukan dengan martabat, tanpa memandang warna kulit, kebangsaan, atau posisinya di lapangan.” Pengaduan FFF kini berada di tahap penyelidikan pendahuluan oleh Kejaksaan. Jika diterima, pengadilan bisa memerintahkan pemeriksaan terhadap senator Paraguay melalui mekanisme kerja sama hukum bilateral Prancis-Paraguay. Pakar hukum internasional, Prof. Louise Marceau dari Universitas Sorbonne, menilai bahwa kasus ini berpotensi menjadi tonggak penegakan yurisdiksi anti-rasisme lintas benua dalam konteks olahraga. “Meskipun menghadapi tantangan imunitas parlementer dan batasan kedaulatan, momentum global kesadaran anti-rasisme bisa membuat proses ini bergerak lebih cepat,” katanya.