OJK Tegaskan Sektor Keuangan Stabil di Tengah Bayang-bayang Risiko Geopolitik

Jakarta, Terdepan.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal optimisme terhadap ketahanan sektor jasa keuangan nasional. Dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang digelar pada 1 Juli 2026, regulator memastikan bahwa kondisi industri keuangan berada dalam posisi yang solid meskipun dinamika global belum sepenuhnya kondusif.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa stabilitas ini tidak terlepas dari membaiknya tensi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Meredanya konflik bersenjata di wilayah tersebut telah memberikan napas lega bagi rantai pasok global. Imbas langsungnya, harga minyak mentah dunia mengalami koreksi signifikan dan kini mulai bergerak mendekati level harga pra-perang.

"Penurunan tensi ini sangat krusial karena langsung memangkas kekhawatiran pasar terhadap gangguan suplai energi. Ini menjadi katalis positif yang menopang stabilitas makroekonomi dan sektor jasa keuangan kita," papar Frederica dalam konferensi pers virtual RDKB Juni yang dipantau media kami, Selasa (7/7/2026).

OJK mencatat bahwa pergerakan harga minyak yang lebih jinak otomatis mengurangi tekanan inflasi dari sisi energi. Imbasnya, ruang gerak sektor riil dan intermediasi perbankan menjadi lebih longgar. Namun demikian, OJK menolak untuk berpuas diri. Frederica menekankan bahwa situasi global saat ini masih menyimpan dinamika yang sulit diprediksi.

Stabilitas yang saat ini tercapai dinilai masih sangat rapuh dan rentan terhadap perubahan situasi secara tiba-tiba. OJK mengingatkan bahwa potensi eskalasi baru di kawasan Timur Tengah tetap mengintai. Gejolak geopolitik sekecil apa pun dikhawatirkan dapat kembali memantik lonjakan harga energi dan mengacaukan proyeksi ekonomi yang telah disusun.

Untuk itu, OJK memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia guna memitigasi rambatan risiko dari eksternal. Pengawasan terhadap ketahanan likuiditas dan permodalan industri jasa keuangan juga diperketat. Langkah ini diambil agar sistem keuangan Indonesia tetap kebal terhadap guncangan dan mampu menjadi bantalan penyangga di tengah ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian global.