Mendagri Dorong Kemitraan Strategis Swasta untuk Tuntaskan Krisis Perumahan di Papua

Persoalan hunian layak di wilayah Tanah Papua yang masih menjerat hampir sepertiga penduduknya mendorong pemerintah pusat untuk merancang strategi pembiayaan yang lebih inovatif. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara tegas menyatakan bahwa kapasitas fiskal negara tidak akan pernah mencukupi apabila pembangunan rumah hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, ia mendorong skema kolaborasi massif dengan melibatkan sektor swasta sebagai motor utama penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (21/6/2026), Mendagri menekankan perlunya intervensi kebijakan fiskal berupa penghapusan berbagai beban pajak dalam proses pembangunan. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan harga jual rumah agar tetap ekonomis dan terjangkau oleh daya beli masyarakat akar rumput.

"Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Tito.

Selain insentif perpajakan, instrumen pembiayaan yang diusung adalah perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan suku bunga rendah. Mekanisme ini dirancang khusus untuk menyasar segmen MBR yang kerap kesulitan mengakses kredit komersial konvensional. Dengan skema cicilan yang lebih ringan, diharapkan mimpi memiliki rumah layak tidak lagi menjadi hambatan bagi keluarga prasejahtera di Bumi Cenderawasih.

Pernyataan ini disampaikan Tito saat melakukan peninjauan langsung ke proyek Perumahan Grand Royal Regency II di kawasan Jayapura, Papua. Di lokasi tersebut, Mendagri melihat secara dekat implementasi pembangunan perumahan yang digarap oleh pengembang swasta. Kunjungan ini sekaligus menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memetakan kebutuhan lapangan sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi target hunian nasional.

Data yang dipaparkan menunjukkan masih ada sekitar 30 persen populasi di Tanah Papua yang mendiami rumah tidak layak huni. Angka ini merefleksikan kesenjangan infrastruktur dasar yang signifikan di wilayah paling timur Indonesia. Dengan terbatasnya ruang fiskal negara, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan di sektor properti menjadi jalan keluar yang paling realistis. Dukungan regulasi yang memudahkan investasi perumahan rakyat diyakini mampu menjadi katalisator utama dalam mengikis angka backlog perumahan di Papua secara progresif.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, pemerintah menargetkan tidak hanya pemenuhan kuantitas unit rumah, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Terdepan.id akan terus memantau perkembangan implementasi kebijakan ini di lapangan.