Lebih dari Sepertiga Titik Tak Memiliki Bangunan Fisik

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyampaikan temuan mengejutkan terkait pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, lebih dari sepertiga dari total titik yang terdaftar diduga fiktif karena tidak memiliki bangunan maupun aktivitas operasional yang mendukung layanan gizi.

Ammy menjelaskan bahwa total titik SPPG yang terdata di Kabupaten Cilacap semula mencapai lebih dari 300 lokasi. Namun, setelah para kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat melakukan peninjauan ke lokasi, hasilnya sangat mengejutkan. Sekitar 100 titik di antaranya dinyatakan tidak jelas keberadaannya.

Lokasi Tak Lazim: Hutan, Sawah, hingga Area Pemakaman

Temuan ini semakin mengusik karena koordinat sejumlah titik SPPG tersebut berada di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk didirikan fasilitas pelayanan publik. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak melalui verifikasi lapangan yang ketat atau bahkan sengaja dimanipulasi.

"Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan," ujar Ammy.

Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik lantaran program SPPG merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menangani masalah gizi dan stunting. Keberadaan titik-titik yang tidak riil tentu berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program gizi nasional.

Potensi Dampak dan Langkah Selanjutnya

Di tengah kebutuhan mendesak akan layanan gizi yang akurat dan merata, temuan 100 titik fiktif ini bisa berdampak pada penyaluran anggaran dan sumber daya yang tidak tepat sasaran. Data yang tidak valid juga akan menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi gizi secara efektif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak balita dan ibu hamil.

Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana untuk segera berkoordinasi dengan BGN pusat guna melakukan pembenahan data serta mengevaluasi mekanisme pendaftaran dan verifikasi lokasi SPPG. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang sekaligus memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar sampai ke titik layanan yang valid.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BGN pusat mengenai kronologi munculnya titik-titik yang tidak memiliki bangunan tersebut. Publik pun menanti transparansi proses verifikasi agar program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan sesuai sasaran. Informasi lebih lanjut akan terus dipantau dan disajikan oleh laporan Terdepan.id.