Anggota Komnas HAM: Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Butuh Perpres

Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendorong agar pemenuhan dan pemulihan hak para korban pelanggaran HAM yang berat – beserta ahli warisnya – segera memiliki kepastian hukum yang lebih kuat melalui penerbitan peraturan presiden (perpres).

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa (23/6/2026). Amiruddin menggarisbawahi bahwa proses pemulihan hak korban saat ini baru berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat.

Menurut dia, instrumen hukum yang ada seperti membiarkan upaya pemulihan berjalan tanpa kepastian yang memadai. Aturan setingkat instruksi presiden dinilai tidak cukup memberikan perlindungan dan jaminan yang permanen bagi korban maupun ahli warisnya.

Karena itulah, Amiruddin memandang perlu adanya perpres sebagai landasan hukum yang lebih tinggi. Dengan perpres, pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat akan memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas, sehingga hak-hak korban – seperti restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi – dapat direalisasikan tanpa hambatan birokratis atau ketidakpastian regulasi.

Langkah ini diyakini akan mempertegas komitmen negara dalam menyembuhkan luka masa lalu dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM berat tidak lagi menunggu tanpa kejelasan. Terdepan.id melaporkan perkembangan ini dari rangkaian rapat koordinasi yang terus memantau implementasi penyelesaian non-yudisial di tanah air.