KPK Ungkap Pencarian Bupati Kuansing saat OTT: Ada Pihak yang Jemput Jakarta, Terdepan.id - Komisi Pemberantasan Koru

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengonfirmasi bahwa penyidik KPK melakukan pencarian intensif di rumah dinas dan kantor pemerintahan Kabupaten Kuansing. Namun, saat itu Suhardiman tidak berada di kedua lokasi tersebut. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa bupati tersebut telah meninggalkan wilayah Kuansing.

“Bahwa ada informasi pihak yang menjemput, itu juga sudah diketahui oleh tim, tetapi kita fokus pada saat itu tim mencari keberadaan yang SA dan ZKN,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Adapun inisial “ZKN” yang disebutkan oleh Achmad Taufik merujuk pada Zulkarnain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing, yang turut terjaring dalam OTT tersebut. Dengan demikian, baik Suhardiman maupun Zulkarnain menjadi target utama penyidik pada hari operasi berlangsung.

Informasi adanya pihak yang menjemput Suhardiman menambah kompleksitas kasus ini. KPK tidak menyebutkan secara rinci siapa pihak yang dimaksud. Namun, keterlibatan aktor di luar pemerintahan daerah dalam upaya mengamankan atau mengevakuasi seorang tersangka korupsi menjadi perhatian serius. Hal ini mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas dan kemungkinan obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Meski demikian, tim KPK bergerak cepat dan berhasil melacak keberadaan Suhardiman serta Zulkarnain. Operasi tangkap tangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK dalam memberantas praktik jual beli jabatan yang kian marak terjadi di tingkat pemerintah daerah.

Kasus ini bermula dari dugaan transaksi suap terkait pengisian posisi sekretaris daerah Kabupaten Kuansing. Hingga berita ini diturunkan, KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk kemungkinan adanya oknum yang sengaja membantu pelarian sementara para tersangka. Masyarakat menantikan transparansi penuh dari lembaga antirasuah untuk mengungkap aktor intelektual di balik kasus yang mencoreng wajah demokrasi lokal ini.