Irjen Pol. Suharyono: Profil dan Kinerja Kapolda Sumatera Barat

Profil Singkat

Irjen Pol. Suharyono menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat sejak akhir 2024, menggantikan Irjen Pol. Toni Harmanto yang memasuki masa purna bakti. Alumni Akademi Kepolisian 1991 ini membawa pengalaman panjang di bidang intelijen dan reserse ke ranah Minang, dengan rekam jejak penugasan di berbagai daerah strategis termasuk Papua, Jawa Timur, dan Mabes Polri. Sebelum menduduki posisi Kapolda Sumbar, ia menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, posisi yang menuntut pemahaman lintas sektoral termasuk aspek ekonomi dan keamanan investasi.

Yang membedakan Suharyono dari para pendahulunya adalah penekanan eksplisit pada keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap mengutip data korelasi antara indeks keamanan dengan realisasi investasi. Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp12,3 triliun pada 2024 dengan komposisi Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp8,7 triliun dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp3,6 triliun. Target 2025 yang dipatok Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp14,5 triliun menjadikan stabilitas keamanan sebagai variabel kritis yang langsung berada di bawah tanggung jawab institusinya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Suharyono dibangun di jalur intelijen keamanan, dimulai dari perwira pertama di Polda Papua pada era konflik separatis. Pengalaman mengelola dinamika keamanan di wilayah dengan kompleksitas tinggi ini membentuk perspektifnya tentang hubungan antara stabilitas wilayah dan arus modal. Penugasan berikutnya di Polda Jawa Timur sebagai Kasubdit dan kemudian Wadirkrimsus memberinya eksposur langsung terhadap kejahatan ekonomi, termasuk kasus-kasus investasi ilegal, penipuan berkedok koperasi, dan pencucian uang yang marak di koridor ekonomi Surabaya-Malang.

Di level Mabes Polri, Suharyono pernah menduduki posisi Analis Kebijakan Madya bidang Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, sebuah pos yang secara spesifik merancang strategi penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengganggu iklim usaha. Jabatan strategis lainnya termasuk Dirintelkam Polda Jatim dan Karoanalis Divisi Hubungan Internasional Polri, yang memperkuat portofolionya dalam memetakan risiko investasi dari dimensi keamanan. Sebagai Kapolda Sumbar, ia mewarisi provinsi dengan karakteristik ekonomi unik: sektor jasa dan pariwisata menyumbang 48% PDRB, pertanian 22%, dan industri pengolahan 11%, dengan tingkat kemiskinan 5,9% yang menjadi salah satu terendah di Sumatra namun ketimpangan antarwilayah masih tinggi terutama di Kepulauan Mentawai dan Pasaman.

Kinerja dan Program Unggulan

Suharyono meluncurkan program Kampung Bebas dari Kejahatan Investasi yang menyasar 19 kabupaten/kota di Sumbar, sebuah inisiatif yang langsung bersentuhan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses permodalan bagi UMKM. Program ini dijalankan berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatra Bagian Barat dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Data Bareskrim Polri per kuartal I 2025 menunjukkan penurunan 37% laporan masyarakat terkait investasi bodong di Sumbar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka yang diklaim Suharyono sebagai hasil dari strategi preemptive strike ketimbang represif.

Di sektor infrastruktur strategis, Kapolda menempatkan pengamanan proyek Jalan Tol Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer dan percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Solok Selatan sebagai prioritas. Tol Padang-Sicincin yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Trans Sumatra ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal ketiga 2025. Suharyono membentuk Satgas Pengamanan Objek Vital Nasional yang secara spesifik memitigasi risiko pembebasan lahan dan potensi konflik sosial yang kerap menjadi penghambat utama realisasi belanja modal infrastruktur di daerah. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri Sumbar karena mempercepat proses konstruksi yang sempat tersendat pada 2023 akibat sengketa lahan di Nagari Kayu Tanam.

Aspek perizinan dan kemudahan berusaha juga menjadi perhatian. Suharyono menerbitkan surat edaran internal yang mempercepat penerbitan SKCK dan rekomendasi keramaian untuk kegiatan usaha, memangkas birokrasi yang sebelumnya dikeluhkan memakan waktu hingga 14 hari kerja menjadi maksimal 5 hari kerja. Kebijakan ini terutama berdampak pada sektor hospitality dan MICE yang menjadi tulang punggung ekonomi Padang dan Bukittinggi. Polda Sumbar juga menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk integrasi sistem rekomendasi keamanan dalam platform digital Mal Pelayanan Publik, sebuah langkah yang memotong jalur tatap muka yang rawan pungutan liar. Indeks Persepsi Korupsi pada layanan perizinan usaha di Sumbar mencatat perbaikan dari skor 62 pada 2023 menjadi 71 pada 2024 berdasarkan survei Transparency International Indonesia.

Keamanan adalah komoditas investasi yang paling fundamental. Tanpa kepastian keamanan, berapapun insentif fiskal yang ditawarkan daerah tidak akan menggerakkan minat investor serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyono dalam forum Dialog Investasi Sumbar 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Barat, menekankan bahwa pendekatan kepolisian modern harus terintegrasi dengan ekosistem investasi daerah. Ia juga mendorong penerapan sistem pengamanan berbasis risiko yang memungkinkan investor di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan memperoleh asesmen kerawanan wilayah sebelum memutuskan penanaman modal, layanan yang mulai diujicobakan di Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan pada awal 2026.

Tantangan dan Harapan

Tantangan