Dominggus Mandacan: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Barat

Profil Singkat

Dominggus Mandacan adalah Gubernur Papua Barat yang menjabat untuk periode kedua sejak dilantik pada tahun 2022, setelah sebelumnya memimpin provinsi yang sama pada 2017–2022. Ia lahir di Manokwari pada 29 Mei 1959 dan memiliki latar belakang birokrat senior di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebelum menjadi gubernur, ia mengabdi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Kiprah panjangnya di birokrasi memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika pembangunan daerah yang kerap terbentur persoalan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tata kelola fiskal yang bergantung pada dana transfer pusat.

Bagi kalangan bisnis dan investor, Mandacan dikenal sebagai figur yang pragmatis dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi. Fokus kebijakannya adalah mempercepat transformasi ekonomi Papua Barat dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju ekonomi inklusif berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Riwayat karier Mandacan mencerminkan kematangan dalam pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan pembangunan. Sebagai Sekretaris Daerah (2013–2016), ia mengawal penyusunan APBD di tengah transisi status provinsi yang relatif muda, termasuk menyelaraskan program pembangunan dengan otonomi khusus Papua. Jabatan strategis tersebut menjadi bekal saat ia memenangi Pilkada 2017 bersama Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, yang diulangi dalam Pilkada 2022 dengan dukungan koalisi partai besar.

Selama dua periode kepemimpinannya, Mandacan memprioritaskan stabilitas anggaran dan efisiensi belanja daerah. Pada APBD 2025–2026, alokasi belanja modal untuk infrastruktur dan konektivitas meningkat signifikan, mencapai lebih dari 35 persen dari total belanja daerah, sebuah sinyal bahwa pemerintah provinsi serius mengurangi hambatan logistik yang selama ini menjadi biaya ekonomi tinggi bagi dunia usaha.

Kinerja dan Program Unggulan

Kebijakan Ekonomi dan Fiskal

Mandacan menerapkan kebijakan fiskal konservatif namun ekspansif terbatas, dengan menjaga defisit APBD tetap di bawah 3 persen dari PDRB sesuai amanat undang-undang. Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana otonomi khusus dan Dana Alokasi Umum, namun ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak daerah dan retribusi, terutama dari sektor perikanan dan jasa pariwisata. Pada 2025, PAD Papua Barat tercatat tumbuh di atas 8 persen, didorong oleh sistem pembayaran non-tunai yang mulai diterapkan di pelabuhan perikanan dan kawasan wisata Raja Ampat.

Kemudahan Berusaha dan Iklim Investasi

Salah satu capaian yang paling relevan bagi investor adalah perbaikan peringkat kemudahan berusaha Papua Barat. Pada 2024, provinsi ini berhasil naik ke peringkat 12 nasional dalam indeks Ease of Doing Business (EoDB) versi Kementerian Investasi, dari peringkat 25 pada 2019. Langkah konkret yang dilakukan Mandacan antara lain:

• Peluncuran sistem perizinan terintegrasi “PB Lincah” yang memangkas waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha menjadi maksimal tiga hari kerja untuk sektor prioritas.
• Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai hub logistik dan industri pengolahan nikel, dengan insentif fiskal berupa pembebasan PPh badan untuk investasi di atas Rp 300 miliar.
• Reformasi layanan publik di Pelabuhan Arar dan Bandara Domine Eduard Osok yang memangkas dwell time kargo hingga 30 persen.

Proyek Infrastruktur Strategis

Mandacan menempatkan konektivitas sebagai prasyarat iklim bisnis yang sehat. Sejumlah proyek strategis nasional yang diakselerasi pada periode 2023–2026 antara lain:

• Jalan Trans Papua Barat: Ruas Manokwari–Sorong (98 persen selesai pada 2026) membuka akses darat bagi distribusi barang dan hasil bumi ke pelabuhan ekspor.
• Pelabuhan Internasional Sorong: Pengembangan tahap dua dengan kapasitas peti kemas 1,2 juta TEUs per tahun ditargetkan rampung pada 2027, menjadi gerbang ekspor utama produk perikanan dan nikel.
• Bandara Rendani Manokwari: Perpanjangan landasan pacu menjadi 2.800 meter yang sudah beroperasi sejak akhir 2025, memungkinkan pendaratan pesawat berbadan lebar untuk penerbangan kargo langsung dari Asia Timur.

Proyek-proyek ini dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan obligasi daerah yang diterbitkan pertama kali oleh Pemprov Papua Barat pada 2024 senilai Rp 1,2 triliun, dengan minat investor institusi yang melampaui target.

“Kami tidak bisa mengandalkan APBD selamanya. Kami harus membuat proyek yang bankable dan menarik modal swasta. Infrastruktur adalah kunci menurunkan biaya logistik dan membuat produk Papua Barat kompetitif di pasar global,” ujar Mandacan dalam forum investasi di Jakarta, Juni 2025.

Tantangan dan Harapan

Kendati sejumlah indikator ekonomi membaik, Papua Barat masih menghadapi tantangan struktural: kemiskinan yang tetap dua digit (19,8 persen pada 2025), keterbatasan energi listrik di luar kawasan perkotaan, dan biaya logistik yang masih 22 persen di atas rata-rata nasional. Kebijakan Mandacan menuai kritik dari kalangan pengusaha lokal yang menginginkan lebih banyak keberpihakan pada UMKM dan kemitraan dengan perusahaan besar di sektor tambang dan perkebunan sawit.

Namun, sejumlah lembaga pemeringkat dan analis investasi melihat bahwa arah kebijakan Mandacan sudah tepat, terutama dalam memperkuat fondasi fiskal daerah, membuka jalur logistik, dan memberikan kepastian regulasi. Jika konsistensi ini dij