Irjen Pol. Yudhiawan: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Selatan

Profil Singkat

Irjen Pol. Yudhiawan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, sebuah provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas Rp650 triliun yang menjadi motor ekonomi kawasan timur Indonesia. Jauh dari sekadar penegak hukum, posisinya menempatkannya sebagai arsitek stabilitas keamanan yang mendesain iklim kondusif bagi lebih dari Rp44 triliun realisasi investasi di Sulawesi Selatan sepanjang 2025.

Dengan latar belakang kuat di reserse dan pengalaman panjang bertugas di wilayah-wilayah dengan karakteristik ekonomi beragam, Yudhiawan membawa perspektif keamanan yang menyatu dengan kepentingan pembangunan. Ia memahami bahwa setiap gangguan kamtibmas memiliki konsekuensi ekonomi langsung—dari tertundanya pengiriman logistik hingga meningkatnya biaya keamanan yang membebani neraca bisnis.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum mengemban amanah sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, Yudhiawan menapaki jenjang karier yang memberinya pemahaman mendalam tentang kaitan keamanan dan dinamika ekonomi daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar (2017-2018), posisi yang memberinya pengetahuan langsung tentang ekosistem bisnis kota dengan kontribusi 28 persen terhadap total PDRB provinsi.

Pengalaman krusial lainnya adalah penugasannya sebagai Wakapolda Papua (2020-2021) dan Kapolda Papua Barat (2021-2023). Di tanah Papua, ia berhadapan dengan realitas keamanan di wilayah kaya sumber daya alam namun rawan konflik. Yudhiawan mengembangkan pendekatan keamanan yang memungkinkan operasional investasi strategis—termasuk proyek LNG Tangguh Train 3 senilai USD4,8 miliar dan kawasan industri smelter di Teluk Bintuni—tetap berjalan di tengah potensi gangguan kelompok bersenjata.

Ia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 dan telah mengikuti berbagai pendidikan pengembangan, termasuk Sespimti, yang membekalinya dengan kapasitas merumuskan strategi keamanan makro yang terintegrasi dengan agenda pembangunan ekonomi.

Kinerja dan Program Unggulan

Kepemimpinan Yudhiawan di Sulawesi Selatan ditandai oleh upaya sistematis mengubah pendekatan kepolisian dari reaktif menjadi fasilitatif terhadap kebutuhan dunia usaha. Di bawah komandonya, Polda Sulawesi Selatan menginisiasi Program Kemitraan Polri-Pelaku Usaha (P3U), sebuah platform dialog rutin yang mempertemukan aparat keamanan dengan Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), HIPMI, dan perwakilan investor asing. Forum ini menjadi kanal cepat penyelesaian sengketa lahan proyek, pengawalan distribusi hasil industri, hingga audit keamanan untuk kawasan pergudangan dan pelabuhan.

Untuk mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan—termasuk Bendungan Jenelata di Gowa senilai Rp1,4 triliun yang ditargetkan rampung akhir 2026—Yudhiawan membentuk Satgas Keamanan Infrastruktur terpadu. Satgas ini tidak hanya mengamankan aset fisik konstruksi, tetapi juga memonitor potensi gangguan sosial yang seringkali muncul dari ketidakpuasan warga terhadap proses pembebasan lahan. Pendekatan mediasi yang dikedepankan berhasil menekan eskalasi konflik yang dapat menunda jadwal proyek dan membengkakkan biaya kontraktor.

Di sektor investasi pertambangan dan smelter nikel yang tengah melesat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya—dengan nilai investasi kawasan industri berbasis nikel di provinsi ini mencapai lebih dari Rp45 triliun—Yudhiawan menerapkan model pengawasan terpadu. Model ini melibatkan patroli bersama di kawasan lingkar tambang, penindakan tegas terhadap praktik penambangan ilegal yang merugikan investor resmi, serta penanganan cepat konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Stabilitas yang terjaga membuat Sulawesi Selatan kian dilirik investor hilirisasi mineral, sejalan dengan ambisi pemerintah pusat menjadikan Indonesia pusat rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Pada sisi regulasi, Polda Sulawesi Selatan di bawah Yudhiawan mempercepat layanan perizinan berbasis digital, khususnya penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan tenaga kerja asing dan proses lelang proyek. Waktu pemrosesan yang semula 7 hari kerja dipangkas menjadi maksimal 48 jam untuk korporasi yang terdaftar dalam program kemitraan. Langkah ini menjadi kontribusi nyata terhadap peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Sulawesi Selatan yang terus membaik.

Tantangan dan Harapan

Sulawesi Selatan menghadapi lanskap risiko keamanan yang semakin kompleks seiring derasnya arus investasi. Yudhiawan mengidentifikasi tiga tantangan utama: potensi konflik agraria akibat ekspansi proyek strategis di wilayah dengan tumpang tindih klaim lahan adat, rentannya rantai pasok logistik dari praktik premanisme di sepanjang Jalan Trans-Sulawesi, serta maraknya penyelundupan barang ilegal melalui Pelabuhan Makassar yang mendistorsi pasar dan merugikan industri lokal.

Terhadap hal ini, Yudhiawan merancang strategi jangka menengah yang menekankan pada penguatan kapasitas intelijen ekonomi