Jokowi Minta Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP: Emang Prabowo Mau?

Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode menuai tanggapan tajam dari PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai manuver tersebut lebih sebagai strategi mencari perhatian publik ketimbang langkah serius membangun partai.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dengan lugas menyampaikan penilaiannya terhadap langkah PSI yang dianggap gemar menumpang isu demi mendongkrak popularitas. Menurutnya, pola ini sudah menjadi ciri khas partai yang dipimpin oleh putra bungsu Jokowi itu.

"Ini kan cara untuk menarik simpati publik, PSI kan memang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya, tapi dengan menumpang-numpang. Misalnya dengan menyerang-nyerang PDI Perjuangan, mereka akan jadi pembicaraan publik," ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Sindiran Tajam: Hanya Pantulan Isu Semata

Deddy menekankan bahwa wacana dua periode yang dilempar PSI bukanlah strategi politik yang matang. Ia menilai partai yang identik dengan anak muda itu hanya berusaha mengerek suara dengan menempel pada figur-figur besar.

"Sekarang, dengan membawa isu dua periode Prabowo-Gibran, harapannya akan tertarik ke PSI, kan gitu," sambungnya dengan nada menyindir.

Politisi asal Kalimantan Utara itu juga mempertanyakan sejauh mana relevansi permintaan Jokowi tersebut jika dikaitkan dengan keinginan Prabowo sendiri. Ia meragukan apakah presiden yang saat ini menjabat itu benar-benar membutuhkan pengawalan politik yang ditawarkan oleh PSI.

PDIP: Jangan Memaksakan Agenda

Dalam perbincangan yang terekam oleh media kami, Deddy Sitorus juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran baru saja berjalan. Menurutnya, terlalu dini untuk membicarakan periode kedua, apalagi sampai menciptakan tekanan politik terselubung melalui pernyataan publik seorang mantan presiden.

"Kita hormati Pak Prabowo sebagai presiden yang sah, tapi soal dua periode itu terlalu jauh. Jangan sampai ada kesan memaksakan kehendak hanya untuk kepentingan sekelompok orang," tegasnya.

Pernyataan Jokowi sebelumnya mencuri perhatian publik saat ia secara terbuka meminta kader PSI untuk setia mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Seruan tersebut langsung memicu spekulasi mengenai upaya membangun dinasti politik dan pengamanan kepentingan melalui partai yang memiliki kedekatan personal dengan keluarga mantan Wali Kota Solo itu.

Di sisi lain, elite PDIP justru melihat gerakan ini sebagai bentuk kegelisahan pihak tertentu yang merasa perlu mengamankan posisi di tengah dinamika politik yang terus berubah. Deddy menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut terseret dalam polemik yang dianggapnya tidak substansial tersebut.

"Kami di PDIP lebih fokus pada kerja nyata untuk rakyat, bukan sibuk mengurusi siapa yang harus dua periode atau tidak. Biarkan birokrasi dan rakyat yang menilai kinerja pemerintahan ini," pungkas Deddy.

Respons ini menambah panas suhu politik nasional menjelang evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik kini menunggu sikap resmi dari Istana dan juga kubu Prabowo sendiri menanggapi ajakan kontroversial dari pendahulunya itu.