Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di DKI Jakar

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa lonjakan tersebut merupakan hasil nyata dari kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga lembaga ini terus mendorong digitalisasi transaksi di seluruh lini perekonomian Jakarta, termasuk melalui program edukasi dan perluasan infrastruktur pembayaran nontunai di pusat-pusat perdagangan tradisional.

"Transaksi QRIS Jakarta ini sekarang sudah 38 persen dari transaksi nasional. Dan itu berkat kerja sama antara Bank Indonesia, OJK, mendorong seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta," ujar Pramono saat membuka Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Festival yang menjadi ajang pertemuan pelaku industri kreatif dan digital ini sekaligus menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga penggerak utama transformasi keuangan digital di Tanah Air. JKF 2026 menampilkan berbagai booth pembayaran digital, termasuk simulasi transaksi QRIS yang dapat langsung dicoba oleh pengunjung.

Berdasarkan data BI, volume transaksi QRIS secara nasional pada semester pertama 2026 terus menunjukkan pertumbuhan dua digit, didorong oleh meningkatnya jumlah merchant dan pengguna. Jakarta memberikan kontribusi terbesar karena tingginya aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta penetrasi internet dan smartphone yang hampir merata. Selain pasar rakyat, sektor transportasi, UMKM kuliner, hingga layanan publik di Jakarta kini mayoritas telah menyediakan opsi pembayaran QRIS.

Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, dalam kesempatan terpisah, menyebut bahwa pihaknya menargetkan seluruh pasar tradisional di Jakarta telah terdigitalisasi sepenuhnya pada akhir tahun 2026. Upaya ini dijalankan dengan memperbanyak sosialisasi dan mempermudah proses pendaftaran merchant QRIS, terutama bagi pedagang kecil yang sebelumnya hanya mengandalkan transaksi tunai.

Pramono menambahkan, tingginya adopsi QRIS sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan modern. "Kami ingin setiap warga, dari pedagang kaki lima hingga pemilik usaha besar, bisa merasakan kemudahan transaksi digital. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan keberhasilan kita membawa perubahan nyata ke lapisan masyarakat," tegasnya.

Dengan kontribusi yang mencapai 38%, Jakarta semakin mengukuhkan posisinya sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi QRIS di Indonesia. Ke depan, sinergi antara Pemprov, BI, dan OJK akan terus diperkuat untuk memperluas cakupan layanan keuangan digital, termasuk integrasi dengan program bantuan sosial dan insentif pajak daerah berbasis transaksi nontunai. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan efisien di ibu kota.