Rahmat Mirzani Djausal: Profil dan Kinerja Gubernur Lampung

Profil Singkat

Rahmat Mirzani Djausal menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 2025–2030, membawa visi menjadikan provinsi ujung selatan Sumatera ini sebagai simpul logistik dan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agromaritim dan industri pengolahan. Lahir dari keluarga pengusaha sektor perkebunan, ia menamatkan pendidikan sarjana di bidang ekonomi pembangunan dan meraih gelar magister manajemen strategis dari universitas terkemuka di Jakarta. Sebelum menduduki kursi gubernur, ia menghabiskan lebih dari satu dekade mengelola perusahaan keluarga yang bergerak di bidang pengolahan hasil bumi dan perdagangan komoditas—pengalaman yang membentuk perspektifnya tentang urgensi keberpihakan anggaran terhadap sektor produktif.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum memasuki arena politik elektoral, Mirzani menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung selama dua periode. Di bawah kepemimpinannya, KADIN Lampung memprakarsai pembentukan forum investasi daerah yang berhasil menggalang komitmen penanaman modal senilai Rp12,7 triliun pada periode 2022–2024. Ia kemudian terpilih sebagai Bupati Pesawaran selama satu periode, di mana ia menerapkan sistem perizinan satu pintu berbasis digital yang memangkas waktu penerbitan izin usaha dari 45 hari menjadi maksimal 14 hari kerja. Indeks kemudahan berusaha Pesawaran melonjak dari peringkat 189 ke peringkat 47 nasional dalam kurun waktu tiga tahun—capaian yang menjadi modal politik signifikan dalam pemilihan gubernur.

Kinerja dan Program Unggulan

APBD Lampung tahun 2026 mencatat rekor historis dengan total belanja daerah mencapai Rp9.800 miliar, naik 14% dari tahun sebelumnya. Yang membedakan struktur anggaran ini adalah porsi belanja modal terhadap total belanja yang mencapai 32%—jauh melampaui rata-rata provinsi lain di Sumatera yang berkisar di angka 18–22%. Sebanyak Rp2.100 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas, sementara Rp890 miliar digelontorkan untuk program intensifikasi dan hilirisasi sektor pertanian serta perikanan.

"Anggaran harus menjadi stimulus, bukan sekadar alat bayar rutin. Saya menolak struktur APBD yang 70% habis untuk belanja pegawai. Itu desain anggaran yang tidak mengundang investasi," tegas Mirzani dalam forum CEO Briefing Lampung, Maret 2026.

Pada sektor investasi, Lampung mencatat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp23.800 miliar sepanjang triwulan I–III 2025, meningkat 27% secara tahunan. Lonjakan ini ditopang oleh tiga proyek strategis: pengembangan Pelabuhan Panjang tahap II yang menambah kapasitas bongkar muat peti kemas menjadi 1,2 juta TEUs per tahun, pembangunan kawasan industri terpadu Way Pisang seluas 1.400 hektare yang telah mengantongi komitmen tenant dari industri pengolahan kakao dan nanas kaleng, serta groundbreaking smelter grade alumina pertama di Lampung dengan nilai investasi USD800 juta yang digarap konsorsium investor Tiongkok dan Australia.

Kebijakan deregulasi menjadi instrumen utama Gubernur Mirzani dalam mendongkrak iklim berusaha. Pada kuartal II 2025, ia menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang menghapus 34 jenis rekomendasi teknis yang dinilai tumpang tindih. Sistem Online Single Submission (OSS) tingkat provinsi diintegrasikan dengan basis data tata ruang secara real-time sehingga kepastian zonasi lahan dapat diakses investor dalam hitungan jam. Pemerintah Provinsi Lampung juga membentuk tim percepatan investasi yang bertugas membersihkan hambatan birokrasi dan praktik pungutan liar di tingkat kabupaten/kota—sebuah langkah politik yang berani mengingat sensitivitas relasi dengan pemerintah daerah.

Bidang infrastruktur mendapat perhatian signifikan melalui proyek Lampung Coastal Economic Corridor. Jalan lintas pesisir barat sepanjang 178 kilometer yang sempat mangkrak selama tujuh tahun akhirnya dituntaskan dengan skema pembiayaan hibah daerah dan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Proyek ini membuka akses ke sentra produksi kopi robusta di Lampung Barat dan kawasan wisata Tanjung Setia yang selama ini terkendala isolasi geografis. Sementara itu, pembangunan Bendungan Margatiga yang rampung pada Desember 2025 mulai beroperasi penuh, meningkatkan luas lahan pertanian beririgasi teknis sebesar 12.000 hektare dan menopang target Lampung sebagai lumbung jagung nasional.

Digitalisasi layanan administrasi perdagangan juga menjadi terobosan yang patut dicatat. Sistem Lampung Single Window for Trade (LSWT) yang diluncurkan pada Januari 2026 memungkinkan proses dokumen ekspor-impor diselesaikan secara elektronik tanpa perlu kontak fisik dengan petugas. Dampaknya langsung terlihat pada efisiensi dwelling time di Pelabuhan Panjang yang turun dari rata-rata 4,2 hari menjadi 2,8 hari.

Tantangan dan Harapan

Di balik indikator makro yang positif, sejumlah persoalan struktural masih membayangi. Ketergantungan Lampung pada komoditas primer dengan nilai tambah rendah masih tinggi—lebih dari 60% ekspor masih berupa bahan mentah atau setengah jadi. Defisit neraca perdagangan dengan negara tujuan utama seperti Tiongkok belum teratasi, karena ekspor didominasi komoditas berbasis sumber daya alam sementara impor adalah barang modal dan bahan baku penolong bernilai tinggi.

Kesiapan infrastruktur energi juga menjadi risiko serius. Lonjakan kebutuhan listrik dari kawasan industri diproyeksikan mencapai 350 MW dalam tiga tahun ke depan, namun kapasitas terpasang pembangkit dan keandalan jaringan transmisi masih menjadi titik lemah. Gubernur Mirzani merespons dengan mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Way Sekampung berkapasitas 100 MW, namun eksekusinya masih menunggu kepastian skema tarif dari pemerintah pusat.

Ketersediaan lahan industri yang bersertifikat clean and clear masih terbatas, dan sejumlah kasus tumpang tindih lahan dengan masyarakat adat di wilayah pesisir