Irjen Pol. Djoko Poerwanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Tengah

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sejak pertengahan 2024. Perwira tinggi kelahiran 1969 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1992 yang membawa pendekatan humanis dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks ekonomi daerah, kehadirannya menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama keberlangsungan investasi di provinsi seluas 153.564 kilometer persegi ini.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum memimpin Polda Kalteng, Irjen Djoko Poerwanto menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, di mana ia terlibat intensif dalam pengamanan proyek-proyek strategis nasional dan pengawalan iklim usaha di provinsi dengan kontribusi produk domestik regional bruto terbesar kedua di Indonesia. Pengalaman ini membentuk perspektifnya tentang keterkaitan langsung antara stabilitas kamtibmas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jabatan strategis lain yang pernah diemban termasuk Karo SDM Polda Metro Jaya dan Kapolrestabes Surabaya. Rekam jejaknya di satuan reserse kriminal menjadi modal penting dalam memberantas pungutan liar dan premanisme yang kerap menjadi hambatan terselubung bagi kemudahan berusaha.

Kinerja dan Program Unggulan dalam Perspektif Ekonomi

Di bawah komandonya, Polda Kalteng mengintensifkan program pengamanan kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional. Kalimantan Tengah saat ini menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional food estate seluas 165.000 hektare serta beberapa mega proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan lingkar luar dan perluasan Bandara Tjilik Riwut. Stabilitas keamanan di area ini menjadi penentu utama keberlanjutan investasi yang telah mencapai angka Rp 11,7 triliun pada semester pertama 2025 berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalteng.

“Kepastian hukum dan keamanan adalah dua sisi mata uang yang sama dalam ekosistem investasi. Tugas kami memastikan tidak ada gangguan yang menghambat operasional bisnis dan proyek pembangunan di Kalimantan Tengah.”

Program unggulan yang mendapat apresiasi dari kalangan dunia usaha adalah pembentukan Satuan Tugas Keamanan Investasi dan Percepatan Perizinan. Satgas ini berfungsi sebagai penghubung langsung antara kepolisian dan pelaku usaha untuk menangani hambatan keamanan secara cepat, termasuk pengawalan distribusi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil tambang. Dalam konteks kemudahan berusaha, langkah ini menekan potensi ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh pungutan tidak resmi di sepanjang rantai pasok.

Pendekatan preemtif melalui program “Polisi Sahabat Investor” juga digulirkan. Personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di 2.465 desa dan kelurahan di Kalteng diinstruksikan untuk melakukan pemetaan potensi konflik lahan dan sosial yang dapat mengganggu aktivitas korporasi. Data intelijen ekonomi yang dihasilkan menjadi bahan koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Pada awal 2026, Polda Kalteng juga meluncurkan sistem pelaporan digital untuk gangguan usaha dan konflik agraria yang terintegrasi dengan layanan pengaduan Ombudsman dan BKPMD. Inovasi ini memangkas birokrasi dan mempercepat respons kepolisian terhadap keluhan investor, sejalan dengan target peningkatan indeks kemudahan berusaha Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam RPJMD 2024-2029.

Tantangan dan Harapan

Kalimantan Tengah menghadapi tantangan spesifik yang memengaruhi iklim usaha. Luasnya wilayah dengan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa kabupaten membuat aparat kepolisian harus mempertaruhkan waktu respons yang lebih panjang. Konflik horizontal antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat juga masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pendekatan mediasi lintas sektor.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Kalteng berharap agar program Satgas Keamanan Investasi dapat direplikasi hingga tingkat polres dan polsek di daerah-daerah yang menjadi kantong produksi komoditas. Mereka menilai kehadiran polisi di garda terdepan sangat efektif meredam pungli dan aksi premanisme yang menggerus margin usaha, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan rakyat.

“Kepercayaan investor akan tumbuh ketika ada kepastian bahwa setiap rupiah yang ditanamkan di Kalteng dilindungi oleh sistem hukum yang responsif dan transparan.”

Dengan sisa masa jabatan yang masih panjang, harapan besar bertumpu pada kemampuan Irjen Djoko Poerwanto untuk mengonsolidasikan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Keberhasilan menjaga stabilitas keamanan di tengah masifnya pembangunan akan menjadi tolok ukur utama kontribusi institusi kepolisian terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang diproyeksikan mencapai 6,2 persen pada 2026.