Pramono Anung: Profil dan Kinerja Gubernur DKI Jakarta

Profil Singkat

Pramono Anung Wibowo lahir di Kediri, 11 Juni 1962, dan sejak 20 Februari 2025 resmi menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2025–2030. Bersama Wakil Gubernur Rano Karno, ia memenangi Pilkada Jakarta 2024 dengan dukungan koalisi besar dan mengantongi lebih dari 50% suara. Latar belakangnya sebagai politikus senior PDI Perjuangan dan mantan Sekretaris Kabinet selama hampir satu dekade membuatnya dikenal sebagai figur teknokratis dengan jejaring birokrasi dan nasional yang kuat—modal penting bagi Jakarta yang sedang menjalani transisi pasca-pemindahan ibu kota negara.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum memimpin Jakarta, Pramono memiliki rekam jejak panjang di eksekutif dan legislatif. Ia tiga periode menjadi anggota DPR RI (1999–2009, 2014–2015) dan sempat menjabat Wakil Ketua DPR. Puncak karier teknokratisnya adalah sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Presiden Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015 hingga masa jabatan berakhir pada 20 Oktober 2024. Posisi ini mengasah kemampuannya dalam koordinasi lintas kementerian, percepatan proyek strategis nasional, dan reformasi regulasi—termasuk penyederhanaan perizinan berusaha melalui Omnibus Law. Kedekatannya dengan kalangan pengusaha dan investor juga terbentuk selama menangani sejumlah komite kebijakan ekonomi.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak dilantik, Gubernur Pramono mengedepankan tiga pilar ekonomi: pemulihan iklim investasi, percepatan infrastruktur konektivitas, dan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui digitalisasi pendapatan. Dalam 100 hari pertama, ia menerbitkan instruksi gubernur tentang perizinan satu pintu terintegrasi JakEvo yang memangkas waktu penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) menjadi tujuh hari kerja untuk investasi menengah-besar. Langkah ini langsung mendorong realisasi investasi Jakarta triwulan I-2025 mencapai Rp23,4 triliun, naik 12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi infrastruktur, program unggulan ia dorong antara lain:

• Percepatan MRT Fase 2A rute Bundaran HI–Kota yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2026, dengan dukungan skema pendanaan campuran APBD dan pinjaman luar negeri lunak.
• Revitalisasi 24 stasiun LRT Jabodebek dan integrasi sistem tiket dengan Transjakarta serta KRL Commuter Line untuk menekan biaya logistik dan mobilitas pekerja.
• Proyek pengendalian banjir terpadu yang tetap melanjutkan tanggul pantai fase B serta memperkuat sistem drainase vertikal di lima wilayah rawan genangan. Total alokasi infrastruktur dalam APBD 2025 mencapai Rp32,7 triliun atau sekitar 38% dari total belanja daerah.

APBD DKI Jakarta 2025 yang disahkan sebesar Rp84,1 triliun menunjukkan komitmen menjaga disiplin fiskal dengan defisit terkendali di bawah 0,3% terhadap PDRB. Pendapatan asli daerah ditargetkan Rp62,4 triliun, didukung intensifikasi pajak berbasis data—antara lain integrasi data perpajakan daerah dengan sistem administrasi perpajakan pusat. Pramono juga memberikan sinyal bahwa Jakarta akan menawarkan insentif fiskal bagi sektor ekonomi hijau dan pusat inovasi digital, termasuk pengurangan BPHTB untuk akuisisi lahan riset dan pengembangan.

Tantangan dan Harapan

Status baru Jakarta sebagai daerah khusus pasca-p