Bupati dan Sekda Kuansing Menghilang, KPK Usut Dugaan Info OTT Bocor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan adanya kebocoran informasi terkait rencana operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Dugaan kebocoran ini muncul setelah Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnaen dilaporkan menghilang saat tim penyidik tiba di lokasi untuk melakukan pengembangan penyidikan. Kejadian ini mengundang perhatian publik mengingat OTT merupakan salah satu metode andalan KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi secara langsung dan memerlukan kerahasiaan absolut agar target tidak melarikan diri.

KPK Pastikan Lakukan Pencarian Terhadap Dua Pihak Terkait

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pencarian terhadap keberadaan Bupati Suhardiman dan Sekda Zulkarnaen. Menurutnya, tim penyidik telah berupaya menemui kedua pejabat tersebut di berbagai lokasi, namun hingga saat ini posisi keduanya belum juga diketahui dengan pasti. KPK pun berharap agar Bupati dan Sekda bersikap kooperatif dalam proses hukum yang tengah berjalan demi kelancaran penyidikan.

"Kami akan terus menelusuri informasi tersebut. Yang pasti memang tim melakukan pencarian kepada pihak terkait di antaranya Bupati dan Sekda yang sampai saat ini belum ditemukan posisinya," ujar Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).

Menghilangnya dua pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing ini memunculkan spekulasi kuat adanya oknum yang memberitahukan rencana OTT kepada para tersangka sebelumnya. Jika terbukti, kebocoran informasi dari internal maupun eksternal dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang tengah digenjot oleh lembaga antirasuah tersebut. KPK menyebut akan mengusut tuntas dugaan kebocoran tersebut demi menjaga kredibilitas dan efektivitas operasi penyidikan di masa mendatang, termasuk memeriksa jejak komunikasi yang berpotensi membongkar sindikat pelindung koruptor.

Seperti dilaporkan Terdepan.id, OTT yang direncanakan di wilayah Kuansing merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat setempat. Keberhasilan OTT sangat bergantung pada faktor kejutan dan kerahasiaan operasi. Ketika informasi bocor sebelum pelaksanaan, target operasi memiliki waktu untuk melarikan diri, menghancurkan barang bukti, atau mengatur strategi menghadapi penyidik. Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi KPK dalam memberantas praktik suap dan gratifikasi di tingkat daerah yang seringkali melibatkan jaringan kongkalikong antarpejabat.

KPK kembali menegaskan komitmennya untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang berpotensi mengetahui rencana operasi sebelumnya. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi jika mengetahui keberadaan Bupati dan Sekda yang kini menjadi buron operasional tersebut. Dukungan publik dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan, tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun yang berkepentingan agar kasus ini tidak menguap begitu saja.