Bank Indonesia — Bali Butuh Kereta Api untuk Pemerataan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Provinsi Bali sangat memerlukan kehadiran transportasi massal berbasis rel, seperti kereta api, untuk mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Saat ini, lebih dari 70% aktivitas ekonomi dan investasi terkonsentrasi di Bali selatan—kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar—sementara wilayah utara dan timur masih tertinggal. Kepala Perwakilan BI Bali menyatakan bahwa pembangunan kereta api akan menjadi katalis bagi pengembangan koridor ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. “Tanpa konektivitas massal yang efisien, Bali akan semakin timpang. Kereta api bukan hanya alat transportasi, melainkan alat pemerataan,” ujar seorang ekonom senior dari Universitas Udayana yang terlibat dalam studi kelayakan pra-proyek.

Bali memang tengah bergulat dengan hiperkonsentrasi turisme dan properti di kawasan segitiga selatan yang memicu kepadatan lalu lintas parah, degradasi lingkungan, dan harga lahan yang melambung. Moda transportasi publik saat ini—bus Trans Metro Dewata dan angkutan wisata—belum mampu memindahkan beban jalan raya yang mencapai 5,2 juta pergerakan kendaraan per hari pada 2024. Di sisi lain, investasi di sektor pariwisata dan real estat mencapai Rp 42 triliun sepanjang 2025, tetapi nyaris 80% dana tersebut mengalir ke Badung dan sekitarnya. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Danau Batur, Singaraja, hingga Karangasem diprediksi akan membuka peluang investasi baru di luar pusat keramaian saat ini, sekaligus memperpanjang lama tinggal dan distribusi belanja wisatawan.

Proyek kereta api Bali bukanlah wacana baru. Kajian awal dari Kementerian Perhubungan dan Bappenas telah mengidentifikasi dua koridor prioritas: rute selatan-utara (Bandara–Mengwi–Bedugul–Singaraja) sepanjang 78 km dengan potensi angkutan 12.000 penumpang per hari, dan rute lingkar timur (Sanur–Candidasa–Amlapura) yang menyasar destinasi wisata heritage. Skema pembiayaan yang diusulkan BI adalah public-private partnership karena kebutuhan investasi diperkirakan menembus Rp 28 triliun. Salah satu keunggulan yang diangkat adalah pengurangan emisi karbon: dengan memindahkan sebagian perjalanan mobil dan bus pariwisata ke kereta listrik, Bali bisa menurunkan 1,8 juta ton CO₂ per tahun, selaras dengan target net zero tourism yang dicanangkan pemerintah provinsi.

Analisis: Mengapa Rel Jadi Kunci Pengungkit Ekonomi Spasial

Teori ekonomi tata ruang menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi massal berkapasitas tinggi mampu mengubah bid-rent curve—kereta api memperluas jangkauan aktivitas ekonomi dengan biaya mobilitas rendah sehingga kawasan yang semula tidak menarik menjadi layak investasi. Di Bali, disparitas harga tanah antara Seminyak (Rp 80–120 juta per are) dan Singaraja (Rp 2–5 juta per are) sangat mencolok. Kehadiran kereta yang memangkas waktu tempuh menjadi di bawah 1,5 jam diproyeksikan mengerek harga lahan di Buleleng hingga 300% dalam dekade pertama operasi, sekaligus menciptakan simpul ekonomi baru di stasiun-stasiun antara. Pola serupa terjadi di Thailand: jalur kereta Bangkok–Pattaya mendorong investasi hotel dan taman industri di Chonburi, mengubahnya dari provinsi pertanian menjadi destinasi MICE dan manufaktur dalam 10 tahun.

Namun, tantangan terbesarnya adalah sosial: resistensi masyarakat adat terhadap alih fungsi lahan sawah subak dan kekhawatiran dampak budaya terhadap radius pekarangan tradisional. Desain tiga dimensi dengan jalur melayang atau terowongan bisa menjadi solusi teknis, tetapi menambah ongkos konstruksi. Dari sisi makro, BI memperkirakan multiplier effect investasi rel ini akan menambah 1,2–1,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi Bali dalam lima tahun pertama pascakonstruksi melalui penciptaan 40.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Sektor yang paling terangkat bukan hanya pariwisata, melainkan pertanian premium dan kerajinan yang selama ini kesulitan logistik.

Bank Indonesia mendorong agar pemerintah pusat dan provinsi segera mematangkan studi kelayakan dan mencari mitra operator global yang berpengalaman. “Bali harus berani melompat. Tanpa kereta, biaya ekonomi akibat kemacetan dan ketimpangan akan melampaui biaya investasi rel dalam 15 tahun ke depan,” tegas analis kebijakan transportasi dari ITB. Sinyal positif mulai terlihat: Bappenas telah memasukkan proyek ini ke dalam Green Book 2026, meskipun negosiasi pendanaan dengan lembaga multilateral masih berjalan. Bagi pelaku usaha, kepastian trase kereta akan menjadi kunci untuk mulai melirik Bali utara sebagai perbatasan investasi berikutnya, sebelum harga tanah mengejar lebih dulu.