Bahlil Usulkan Anggaran Rp 815,56 Miliar untuk Program Kompor Listrik

Jakarta, Terdepan.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan usulan anggaran senilai Rp 815,56 miliar guna membiayai program pengadaan kompor listrik pada tahun anggaran mendatang. Langkah strategis ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Bahlil secara langsung dalam rapat kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam forum tersebut, Bahlil memaparkan rincian pagu indikatif Kementerian ESDM untuk tahun depan, termasuk alokasi khusus bagi percepatan transisi energi di sektor rumah tangga.

"Kompor listrik, karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat. Itu sebesar Rp 815,56 miliar," ujar Bahlil di hadapan para anggota dewan.

Program ini bukan sekadar pengadaan perangkat memasak, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh bauran energi nasional. Bahlil menekankan bahwa ketergantungan pada LPG impor harus dipangkas secara bertahap melalui diversifikasi sumber energi, termasuk mendorong pemanfaatan kompor listrik dan gas alam terkompresi (CNG) sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dihimpun Terdepan.id, Indonesia selama ini mengimpor sekitar 70-75 persen kebutuhan LPG nasional. Beban subsidi dan fluktuasi harga global kerap menciptakan tekanan fiskal yang signifikan. Dengan menghadirkan kompor listrik, pemerintah berharap dapat memanfaatkan surplus pasokan listrik PLN di sejumlah wilayah sekaligus menekan angka impor yang terus membengkak setiap tahunnya.

Rencana ini akan menyasar rumah tangga yang selama ini menjadi konsumen utama LPG bersubsidi. Skema distribusi dan mekanisme konversi kompor LPG ke kompor listrik masih dalam tahap pembahasan bersama DPR, termasuk penentuan kriteria penerima manfaat serta spesifikasi teknis perangkat yang akan didistribusikan.

Bahlil menambahkan bahwa program ini berjalan paralel dengan pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga serta inisiatif energi bersih lainnya. "Kita sedang menyusun formula yang tepat agar transisi ini berjalan mulus, terjangkau bagi masyarakat, dan benar-benar efektif mengurangi impor," tegasnya.

Komisi XII DPR RI sendiri menyambut baik usulan tersebut namun meminta Kementerian ESDM untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan dan sosialisasi yang masif agar program tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.