Vonus 3,5 Tahun Penjara bagi Perusak Takhta Dinasti Nguyen

Hue, Vietnam — Sebuah pengadilan di Vietnam telah menjatuhkan hukuman penjara selama 3,5 tahun kepada seorang pria yang terbukti secara sengaja merusak salah satu artefak paling sakral dalam sejarah negeri itu: takhta kerajaan Dinasti Nguyen. Vonis ini menjadi pesan tegas bahwa tindakan vandalisme terhadap warisan nasional tidak akan ditoleransi, sekaligus menyoroti rapuhnya perlindungan di sekitar benda-benda bersejarah yang tak ternilai.

Kronologi Aksi Perusakan

Insiden terjadi pada awal tahun 2026 di kompleks Istana Thai Hoa, jantung Kota Terlarang Hue, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Terdakwa, seorang warga lokal berusia 38 tahun, memasuki ruang singgasana bersama sekelompok pengunjung pada jam buka normal. Namun, alih-alih mengikuti alur wisata, ia tiba-tiba melompati pagar pembatas kayu rendah dan mengeluarkan benda logam tajam dari sakunya. Dalam hitungan detik, ia menggoreskan alat itu ke permukaan takhta berlapis emas yang telah berusia hampir dua abad.

Menurut kesaksian petugas keamanan yang bertugas, aksi itu berlangsung sangat cepat. Terdakwa sempat meneriakkan kata-kata yang belum dapat dipastikan motifnya sebelum akhirnya dilumpuhkan. Goresan sepanjang 40 sentimeter itu merusak ukiran naga dan motif awan khas era Nguyen, meninggalkan luka permanen yang diperkirakan memerlukan restorasi rumit dan mahal. Pihak berwenang segera mengamankan pelaku dan menutup sementara ruang singgasana untuk penyelidikan.

Nilai Sejarah Takhta Dinasti Nguyen

Takhta yang menjadi sasaran perusakan bukanlah sekadar kursi kebesaran biasa. Tahta ini adalah simbol kekuasaan tertinggi Dinasti Nguyen, kerajaan terakhir yang memerintah Vietnam dari tahun 1802 hingga 1945. Dibuat pada masa Kaisar Gia Long, tahta ini dilapisi emas murni dan diukir dengan detail sangat halus yang menggambarkan lima cakar naga—simbol kekaisaran. Secara budaya, takhta tersebut adalah "roh" dari Istana Thai Hoa, tempat para kaisar menerima pejabat tinggi dan melaksanakan ritual kenegaraan paling penting.

Le Thi Minh Ly, pakar warisan budaya dari Pusat Konservasi Peninggalan Hue, menggambarkan takhta ini sebagai "manuskrip hidup perjalanan bangsa". Dalam wawancara terpisah, ia menjelaskan bahwa setiap goresan dan lapisan emas menyimpan cerita tentang teknik pembuatan, kepercayaan kosmologis, dan puncak kejayaan seni rupa Vietnam abad ke-19. Kehilangan atau kerusakan sekecil apa pun, katanya, sama dengan merobek halaman dari buku sejarah yang tak tergantikan. "Ini bukan sekadar benda mati, melainkan identitas kolektif kami," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Warisan Budaya Vietnam yang direvisi, takhta dan seluruh kompleks Kota Terlarang Hue telah ditetapkan sebagai Harta Nasional Kelas Khusus. Status ini memberikan perlindungan hukum tertinggi, termasuk ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi perusak. Namun, di balik payung hukum itu, pengamanan fisik di banyak situs bersejarah masih mengandalkan pagar sederhana dan pengawasan manusia yang terbatas, sebuah celah yang kini menjadi sorotan tajam.

Proses Hukum dan Dasar Vonis

Sidang yang digelar di Pengadilan Rakyat Kota Hue menghadirkan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas, alat perusak yang disita, dan kesaksian tiga orang saksi mata. Terdakwa, yang identitasnya dirahasiakan oleh media setempat, mengaku bersalah namun tidak memberikan alasan yang jelas atas perbuatannya. Jaksa penuntut menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sadar dan telah menimbulkan kerusakan serius pada properti budaya yang dilindungi negara.

Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 178 KUHP Vietnam tentang perusakan atau pengrusakan sengaja terhadap properti, dengan pemberatan karena menyangkut benda cagar budaya bernilai khusus. Vonis 3,5 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan awal 5 tahun, setelah hakim mempertimbangkan pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa di akhir persidangan. Meski demikian, hakim ketua menegaskan bahwa hukuman ini harus menjadi deteren kuat agar tidak ada lagi upaya serupa yang menodai simbol-simbol sejarah bangsa.

Selain hukuman pidana, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restorasi yang diperkirakan mencapai 1,2 miliar dong Vietnam (sekitar 750 juta rupiah). Biaya ini mencakup pekerjaan konservasi khusus yang hanya dapat dilakukan oleh ahli emas dan kayu tradisional terlatih, menggunakan teknik yang sama dengan pengrajin abad ke-19. Proses restorasi diperkirakan memakan waktu delapan hingga dua belas bulan.

Reaksi Publik dan Implikasi bagi Pelestarian Warisan

Putusan ini disambut beragam kalangan. Masyarakat Hue, yang sangat terikat secara emosional dengan warisan kerajaan, menganggap vonis tersebut pantas meski sebagian berharap hukuman lebih berat. Sementara itu, komunitas arkeolog dan sejarawan mendesak pemerintah untuk segera memperkuat sistem keamanan di seluruh situs bersejarah, tidak hanya di Hue tetapi juga di kuil, makam, dan museum di seluruh Vietnam.

Nguyen Van Huy, direktur Museum Etnologi Vietnam, mengapresiasi langkah cepat pengadilan. Namun ia mengingatkan bahwa respons hukum saja tidak cukup. "Kita perlu membangun kesadaran publik yang lebih kuat bahwa warisan budaya adalah milik bersama yang harus dijaga, bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan," ujarnya. Ia mengusulkan program edukasi massif yang menyasar sekolah dan komunitas, serta pemasangan teknologi pemantauan modern seperti sensor getaran dan analitik video berbasis AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan) di area sensitif.

Kasus ini juga membuka kembali diskusi tentang bagaimana menyeimbangkan akses publik terhadap harta nasional dengan perlindungan maksimal. Selama ini, Kediaman Kekaisaran Hue mengizinkan pengunjung untuk mendekati tahta dalam jarak sekitar dua meter, hanya dibatasi pagar kayu setinggi pinggang. Beberapa ahli menyarankan pemasangan kaca pelindung transparan seperti yang diterapkan pada lukisan terkenal di museum global, tetapi usulan ini menuai perdebatan karena dianggap dapat mengurangi keautentikan pengalaman wisata.

Kini, bekas goresan pada takhta menjadi saksi bisu kerentanan artefak tua di tengah zaman. Namun vonis ini menjadi titik terang bahwa negara tidak ragu bertindak tegas. Lebih dari sekadar angka 3,5 tahun di balik jeruji besi, hukuman ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa masa lalu—yang diwujudkan dalam kayu, emas, dan batu—perlu dijaga dengan tangan dan hati, bukan dengan benda tajam.