Vaksinasi DPT Ganda Tidak Sebabkan Radang Otak Bayi

Lini masa media sosial kembali diramaikan oleh unggahan yang mengklaim seorang bayi berusia sembilan bulan di Bekasi mengalami radang otak akibat salah suntik vaksin. Klaim itu menyebar luas setelah insiden vaksinasi ganda DPT terjadi di Puskesmas Bintara Jaya, Bekasi Barat, pada Sabtu, 13 Juni 2026. Namun, penelusuran fakta dan keterangan medis justru membantah mentah-mentah narasi tersebut.

Unggahan yang pertama kali muncul dari akun Facebook bernama "Dian Ulva" pada Kamis, 2 Juli 2026, menampilkan foto bayi dengan wajah tersamarkan, disertai tulisan viral: "Niatnya Vaksin Campak Tapi Malah Disuntik DPT, Bayi 9 Bulan di Bekasi Kejang Sampai Alami Radang Otak." Akun itu juga menuliskan narasi pilu yang seakan-akan kejadian itu adalah fakta medis sahih. Padahal, klaim itu dibangun di atas ketidakpahaman publik terhadap prosedur vaksinasi dan respons tubuh yang wajar pasca-imunisasi.

Kronologi Insiden dan Kemunculan Klaim

Peristiwa bermula saat seorang bayi berusia sembilan bulan dibawa ke Puskesmas Bintara Jaya untuk menjalani imunisasi campak sesuai jadwal. Namun, petugas kesehatan justru memberikan suntikan DPT (difteri, pertusis, tetanus) dua kali dalam waktu bersamaan—sebuah kesalahan prosedural yang langsung memicu kepanikan orang tua. Pihak puskesmas segera mengakui kekeliruan itu dan menyampaikan permintaan maaf. Tidak lama kemudian, beredar video dan foto bayi yang diklaim menderita radang otak akibat vaksin tersebut.

Padahal, tidak ada diagnosa medis yang mengonfirmasi adanya ensefalitis atau radang otak. Laporan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa bayi sempat mengalami demam ringan dan kejang singkat yang merupakan reaksi ikutan pasca-imunisasi (KIPI) biasa, bukan radang otak. KIPI demam dan kejang memang bisa terjadi pada sebagian kecil anak, namun umumnya bersifat sementara dan tidak menimbulkan kerusakan permanen.

"Anak saya sempat demam dan kejang sebentar, tapi setelah diperiksa dokter tidak ada tanda-tanda radang otak. Saya kaget sekali lihat di media sosial dibilang radang otak," ujar ibu sang bayi, yang identitasnya dirahasiakan, saat ditemui usai pemeriksaan di RSUD Bekasi.

Pernyataan itu sekaligus membantah narasi yang dibangun oleh pengunggah anonim. Faktanya, kejang demam sederhana bukanlah indikator kerusakan otak, melainkan respons tubuh terhadap kenaikan suhu mendadak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara konsisten menyatakan bahwa vaksin DPT aman dan kejang pasca-vaksinasi sangat jarang menimbulkan efek jangka panjang.

Penelusuran Medis: Radang Otak Bukan Akibat Vaksinasi

Untuk membedah klaim yang beredar, perlu dipahami perbedaan antara reaksi ikutan dengan penyakit serius seperti ensefalitis. Menurut dr. Andini Putri, spesialis anak dari RS Hermina Bekasi, "Vaksin DPT mengandung komponen pertusis aseluler yang sudah dimurnikan. Reaksi demam dan kejang yang terjadi biasanya bersifat self-limiting. Tidak ada mekanisme langsung dari vaksin ini yang bisa menyebabkan radang otak. Itu klaim yang tidak berdasar."

Penjelasan medis tersebut dikuatkan dengan data Kementerian Kesehatan yang mencatat bahwa dari jutaan dosis DPT yang diberikan setiap tahun, insiden KIPI serius seperti ensefalopati hanya terjadi pada 0–1 kasus per juta dosis, dan itu pun sering kali didahului oleh kondisi neurologis bawaan yang tidak terdeteksi. Pada kasus di Bekasi, rangkaian pemeriksaan CT scan dan pungsi lumbal tidak menemukan indikasi peradangan otak.

Klaim bahwa vaksin salah jenis—disebut "niat vaksin campak malah disuntik DPT"—juga perlu diluruskan. Bayi berusia sembilan bulan memang dijadwalkan menerima vaksin DPT booster pertama, sedangkan vaksin campak diberikan pada usia sembilan bulan pula. Kekeliruan bukan pada jenis vaksinnya, melainkan pada pemberian dosis ganda yang semestinya tidak terjadi. Namun, kelebihan dosis DPT tidak lantas mengubah komposisi vaksin menjadi racun yang merusak otak. Studi di jurnal Vaccine (2024) menunjukkan bahwa overdosis vaksin tidak menimbulkan efek toksik, hanya meningkatkan risiko efek samping lokal.

Pentingnya Literasi Vaksin di Tengah Hoaks

Kasus ini menjadi pengingat betapa cepatnya misinformasi kesehatan menyebar di tengah masyarakat yang masih awam terhadap istilah medis. Akun "Dian Ulva" dengan narasinya yang bombastis berhasil memantik emosi publik dan memunculkan keraguan terhadap program imunisasi nasional. Padahal, cakupan vaksinasi dasar di Indonesia baru kembali pulih setelah sempat menurun selama pandemi, dan kehadiran hoaks semacam ini berpotensi menggoyahkan kepercayaan warga.

IDAI mencatat bahwa penurunan kepercayaan terhadap vaksin sebesar 5% saja bisa memicu lonjakan kasus difteri atau pertusis hingga 30% dalam dua tahun. Oleh karena itu, klarifikasi cepat dan transparan dari otoritas kesehatan menjadi krusial. Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah meminta seluruh puskesmas untuk memperketat prosedur imunisasi dan memberikan edukasi langsung kepada orang tua setelah insiden.

Di era digital, setiap orang dapat menjadi penyebar informasi, tetapi tidak semua memiliki kompetensi untuk memverifikasi kebenaran medis. Tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga pada individu untuk tidak mudah membagikan konten yang belum terbukti. Sebelum menekan tombol "bagikan", penting untuk bertanya: apakah informasi ini bersumber dari tenaga kesehatan resmi? Atau sekadar asumsi di unggahan yang tidak bertanggung jawab?