Link Pendaftaran Bansos PKH Juli-September 2026 Adalah Hoaks

Pada awal Juli 2026, jagat media sosial dihebohkan oleh unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk periode Juli hingga September 2026. Unggahan itu muncul di Facebook pada 6 Juli 2026, dan mengaku berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Poster yang disertakan menampilkan logo Kemensos, menyebut nominal bantuan sebesar Rp600.000 hingga Rp1.500.000 per tahap, serta tombol “Klik DAFTAR” yang mencolok. Jika di-klik, tautan akan membawa pengguna ke halaman situs asing yang menyajikan formulir digital dan meminta data pribadi, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga nomor Telegram.

Klaim yang Dibangun Sangat Menyesatkan

Narasi dalam unggahan tersebut dibuat semirip mungkin dengan komunikasi resmi pemerintah. Kalimat “Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan Tahap III periode Juli hingga September 2026 kepada keluarga miskin dan rentan...” sengaja dikaitkan dengan pencairan bansos agar tampak kredibel. Waktu yang dipilih — awal Juli, saat masyarakat memang menantikan pencairan tahap ketiga — semakin mengaburkan kecurigaan. Akan tetapi, tidak pernah ada mekanisme pendaftaran PKH melalui tautan daring di media sosial. Seluruh basis data penerima sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah daerah, bukan lewat link acak di Facebook.

Penelusuran Fakta: Kemensos Tegaskan Tak Gunakan Link Telegram

Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri tautan dan menemukan bahwa alamat situs yang dimaksud tidak menggunakan domain resmi pemerintah (go.id). Situs tersebut hanya menjadi wadah untuk mengumpulkan data pribadi. Ketika data diisi, informasi langsung jatuh ke tangan pelaku. Modus ini kian mengkhawatirkan karena menyasar masyarakat yang sangat mengharapkan bansos di tengah tekanan ekonomi. Pihak Kemensos pun angkat bicara.

“Kami tidak pernah meminta warga mengisi formulir lewat link di media sosial. Semua data penerima PKH sudah ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak dikumpulkan lewat telegram,” ujar juru bicara Kemensos dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (14/7/2026).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa formulir digital yang meminta nomor Telegram adalah phishing murni. Pendataan resmi hanya dilakukan oleh pendamping sosial di lapangan, melalui musyawarah desa, dan tidak mensyaratkan aplikasi percakapan apa pun.

Lonjakan Penipuan Bansos dan Bahaya Pencurian Data

Data yang dicuri melalui tautan palsu tidak hanya berhenti di penyalahgunaan identitas. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat peningkatan laporan penipuan bermodus bansos hingga 127% pada triwulan III 2026. Korban yang telah mengisi data kerap mengalami pembajakan akun media sosial, pembobolan rekening, hingga disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal. Pelaku menggunakan teknik social engineering: menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan mendesak sehingga korban lengah.

“Ini adalah social engineering klasik. Pelaku memanfaatkan emosi dan kebutuhan mendesak korban. Begitu data diisi, korban akan diarahkan untuk melakukan langkah tertentu yang bisa menguras informasi lebih lanjut,” jelas Andri Ananta, analis keamanan siber dari Vaksincom, saat dihubungi terpisah.

Ciri-Ciri Link Pendaftaran Bansos Asli vs Palsu

Agar masyarakat tidak terperdaya, berikut perbandingan antara cara resmi pemerintah dan modus penipuan yang kerap beredar:

Sumber: Kemensos RI, diolah

Imbauan dan Langkah Protektif

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur iming-iming bansos instan. Berikut langkah yang dapat dilakukan:

• Periksa sumber informasi. Pastikan hanya dari kanal resmi. Link yang mencurigakan biasanya menggunakan domain tidak jelas dan tidak berakhiran go.id.
• Jangan klik sembarangan. Jika ragu, tanyakan langsung ke Pendamping PKH di desa atau ke Dinas Sosial setempat.
• Laporkan unggahan mencurigakan. Gunakan fitur report di media sosial agar tidak merugikan orang lain.
• Jika sudah terlanjur mengisi data, segera ganti password akun penting Anda, laporkan ke patrolisiber.id, dan pantau aktivitas rekening.

Kemensos mengingatkan bahwa program PKH hanya diperuntukkan bagi keluarga yang sudah terdaftar di DTKS dan diverifikasi langsung. Tidak ada pendaftaran massal melalui media sosial, apalagi lewat tautan Telegram. Klaim tentang link pendaftaran bansos PKH Tahap III periode Juli–September 2026 adalah hoaks dan masuk dalam kategori phishing berbahaya.