Kemenhub Tegaskan Wacana Pungut Pajak Sepeda Hoaks

Jakarta — Informasi yang menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka wacana pemungutan pajak bagi pesepeda dipastikan tidak benar. Klarifikasi ini muncul setelah unggahan di platform X ramai memperbincangkan isu tersebut dengan narasi yang menyudutkan pemerintah. Melalui penelusuran fakta dan konfirmasi resmi, kabar itu masuk kategori hoaks atau informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk memicu keresahan publik.

Awal kekisruhan bermula dari sebuah akun di X yang mengunggah foto seorang pejabat Kemenhub dengan tempelan tulisan besar: “Pajak Sepeda Bakal Dipungut, Kemenhub Buka Wacana Pesepeda Bayar Pajak.” Tak berhenti di situ, unggahan itu dibubuhi narasi provokatif yang berbunyi:

“Ciri-ciri negara gagal jelang bangkrut.”

Kronologi Penyebaran dan Pola Disinformasi

Berdasarkan pantauan tim cek fakta, unggahan yang memantik polemik ini pertama kali muncul pada awal pekan lalu. Foto pejabat yang digunakan ternyata diambil dari dokumentasi kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan isu pajak sepeda. Tempelan teks dibuat seolah-olah resmi, padahal tidak pernah ada pernyataan maupun dokumen resmi Kemenhub yang mendukung klaim tersebut. Pola semacam ini lazim dipakai untuk membangun persepsi keliru dengan memanfaatkan otoritas institusi.

Akun-akun yang menyebarkan konten serupa juga memiliki karakteristik serupa: mengandalkan potongan gambar tanpa konteks, kemudian dipadukan dengan narasi bernada pesimistis terhadap kondisi ekonomi negara. Dengan begitu, informasi palsu mudah dipercaya lantaran memanfaatkan sentimen publik yang sedang sensitif terhadap isu fiskal dan beban pajak baru.

Klarifikasi Tegas dari Kemenhub

Menanggapi isu yang makin liar, Kemenhub secara resmi membantah adanya wacana pemungutan pajak sepeda. Juru bicara Kemenhub menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satupun regulasi, rancangan, ataupun diskusi internal yang mengarah pada pengenaan pajak terhadap sepeda, baik yang digerakkan secara manual maupun yang kini populer sebagai sepeda listrik (e-bike).

“Kami pastikan kabar itu tidak benar. Tidak ada wacana atau rencana untuk memungut pajak dari pengguna sepeda. Masyarakat diimbau lebih kritis dan tidak langsung menerima mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial,” ujar perwakilan Kemenhub saat dikonfirmasi.

Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah sedang mencari-cari sumber pendapatan baru di tengah tekanan fiskal. Kemenhub justru tengah mendorong penggunaan sepeda sebagai bagian dari transportasi aktif yang sejalan dengan program pengurangan emisi dan peningkatan kualitas udara perkotaan.

Mengapa Pajak Sepeda Tidak Relevan Secara Hukum dan Kebijakan

Dari sisi regulasi, sepeda bukanlah kendaraan bermotor sehingga tidak termasuk objek yang bisa dikenai pajak kendaraan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Definisi tersebut sudah jelas dan tidak mengakomodasi sepeda manual maupun sepeda listrik dengan daya tertentu yang masih diklasifikasikan sebagai kendaraan tidak bermotor.

Bahkan, di banyak negara maju, sepeda justru mendapat insentif fiskal. Di Belgia misalnya, pengguna sepeda yang bersepeda ke kantor bisa menerima potongan pajak penghasilan sebesar €0,25 per kilometer. Sementara Belanda melalui skema fiets van de zaak membebaskan pajak natura bagi sepeda perusahaan. Kebijakan-kebijakan ini membuktikan bahwa tren global justru menempatkan sepeda sebagai alat transportasi yang perlu didorong, bukan dibebani pajak baru.

Indonesia sendiri telah menunjukkan arah kebijakan serupa. Instruksi Presiden tentang penggunaan sepeda di kalangan pejabat dan penyediaan jalur sepeda di berbagai kota adalah bentuk dukungan konkret. Mewacanakan pajak sepeda akan bertentangan dengan visi mobilitas berkelanjutan yang tengah diusung pemerintah.

Dampak Hoaks terhadap Ekosistem Pesepeda

Meski sudah diklarifikasi, hoaks ini tetap meninggalkan jejak keresahan di komunitas pesepeda yang kini jumlahnya diperkirakan mencapai 17–20 juta pengguna aktif di seluruh Indonesia. Ketakutan akan beban biaya baru bisa menghambat minat masyarakat untuk beralih ke transportasi nonmotor, padahal target penurunan emisi dari sektor transportasi sangat membutuhkan peran serta publik.

Psikolog komunikasi digital menilai hoaks bertema ekonomi seperti ini sengaja dirancang untuk memperlemah kepercayaan kepada pemerintah. “Narasi seperti ‘negara gagal’ sengaja ditempelkan untuk mem-framing kebijakan apapun sebagai tanda keterpurukan, meski faktanya kebijakan itu tidak ada,” jelas pengamat media sosial dari Universitas Indonesia. Artinya, di balik hoaks pajak sepeda ada motif delegitimasi yang lebih luas.

• Jumlah pengguna sepeda aktif di Indonesia diperkirakan berada di kisaran 17–20 juta orang, meningkat dua kali lipat sejak pandemi.
• Lebih dari 50 kota di Indonesia telah menyediakan jalur sepeda permanen atau temporer.
• Kemenhub justru mengalokasikan anggaran untuk program Bike to Work dan perbaikan infrastruktur ramah sepeda.

Langkah Verifikasi dan Imbauan untuk Publik

Kemenhub meminta masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang beredar, terutama yang menyangkut kebijakan publik. Langkah sederhana seperti memeriksa situs resmi kemenhub.go.id, kanal media sosial terverifikasi, atau menghubungi layanan informasi publik bisa menghindarkan dari jerat disinformasi.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memantau dan menindak konten-konten palsu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Hingga kini, unggahan sumber hoaks pajak sepeda sudah dilaporkan dan sedang dalam proses penelusuran lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebar pertamanya.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan publik kembali tenang dan tidak ragu untuk terus menggunakan sepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Pemerintah, sebaliknya, tetap berkomitmen mendukung ekosistem transportasi yang inklusif tanpa menambah beban masyarakat melalui pajak yang tidak berdasar.