Ratu Máxima Rampungkan Lawatan Inklusi Keuangan di Indonesia

Jakarta, 28 November 2025 — Ratu Máxima dari Belanda menuntaskan kunjungan kerja empat hari ke Indonesia yang berlangsung sejak Senin (24/11) hingga Kamis (27/11). Dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif (UNSGSA), ia menemui Presiden Prabowo Subianto, para pemangku kepentingan sektor keuangan, dan pelaku usaha mikro di Jakarta, Yogyakarta, serta Bali. Lawatan ini menandai kunjungan ketiganya ke Indonesia setelah sebelumnya datang pada 2016 dan 2019, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara prioritas dalam agenda keuangan inklusif global.

Presiden Prabowo menerima Ratu Máxima di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/11). Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung hampir satu jam, keduanya membahas percepatan transformasi digital layanan keuangan, perluasan akses kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta strategi memberdayakan perempuan melalui literasi keuangan. “Indonesia telah menunjukkan kemajuan luar biasa. Namun, masih ada pekerjaan besar untuk menjangkau mereka yang belum tersentuh layanan keuangan formal, terutama di wilayah timur dan pedesaan,” ujar Ratu Máxima dalam konferensi pers usai pertemuan.

Agenda padat sang ratu berlanjut ke Yogyakarta pada Rabu (26/11). Di sana ia mengunjungi pasar tradisional Beringharjo dan berdialog dengan puluhan pedagang perempuan yang telah memanfaatkan pembayaran digital QRIS serta layanan perbankan mikro. “Saya terkesan bagaimana teknologi mengubah cara ibu-ibu ini mengelola keuangan. Ini adalah model yang bisa direplikasi di banyak negara berkembang,” katanya. Ia juga menyaksikan demonstrasi program Laku Pandai—layanan keuangan tanpa kantor dari OJK yang telah menjangkau lebih dari 40 juta rekening di pelosok negeri.

Pada hari terakhir, Kamis (27/11), Ratu Máxima menggelar dialog dengan para CEO fintech dan perbankan digital di Bali. Diskusi itu menyoroti perlunya kerangka regulasi yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Ia mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang tengah menggodok aturan baru tentang embedded finance—integrasi layanan keuangan ke dalam aplikasi non-keuangan seperti e-commerce dan transportasi daring. Sebelum bertolak ke Amsterdam, Ratu Máxima menyempatkan diri mengunjungi sebuah koperasi perempuan di Gianyar yang sukses memasarkan produk kerajinan lokal ke pasar global berkat akses pembiayaan digital.

Analisis: Momentum Strategis untuk Akselerasi Inklusi Keuangan Nasional

Kehadiran Ratu Máxima datang pada saat yang tepat. Indonesia tengah memacu target indeks inklusi keuangan 90 persen per 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2022 telah mencapai 85,1 persen, naik signifikan dari 48,4 persen pada 2017. Meski demikian, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar; di Papua dan Nusa Tenggara Timur, tingkat inklusi keuangan masih di bawah 60 persen. “Kunjungan Ratu Máxima menjadi sinyal kuat bahwa inklusi keuangan bukan sekadar target statistik, melainkan instrumen pengentasan kemiskinan dan ketimpangan,” kata Dr. Rangga Mahendra, ekonom senior INDEF yang hadir dalam diskusi di Bali.

Pesan utama yang dibawa sang ratu adalah pentingnya pendekatan holistik: literasi keuangan harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur digital dan produk keuangan yang terjangkau. Ia memberi contoh sukses India yang memangkas biaya transfer antar bank menjadi nol melalui sistem UPI (Unified Payments Interface). “Indonesia memiliki fondasi yang kuat: 78 persen populasi sudah terkoneksi internet, QRIS digunakan oleh 43 juta merchant, dan penetrasi dompet digital melampaui 60 persen. Tapi tanpa edukasi, semua itu hanya alat. Masyarakat harus paham cara menabung, berinvestasi, dan melindungi diri dari jeratan pinjol ilegal,” ujar Ratu Máxima, mengutip data Bank Dunia.

Tabel Perbandingan: Indeks Inklusi Keuangan Indonesia 2017–2024

Tahun	Indeks Inklusi Keuangan (%)	Sumber Data
2017	48,4	OJK (SNLIK)
2019	76,2	OJK (SNLIK)
2022	85,1	OJK (SNLIK)
2024 (target)	90,0	Dewan Nasional Keuangan Inklusif
2025 (proyeksi)	91,5	Proyeksi Bank Dunia

Data di atas menunjukkan bahwa dalam delapan tahun terakhir, Indonesia berhasil mendorong lebih dari 110 juta penduduk ke dalam sistem keuangan formal. Namun, menurut laporan Bank Dunia, 25 persen dari mereka yang baru memiliki rekening tidak aktif menggunakannya. Di sinilah titik tekan Ratu Máxima: inklusi keuangan bukan sekadar “punya rekening”, melainkan “menggunakan layanan secara produktif”.

Kunjungan ini juga menghasilkan sejumlah komitmen baru. Pemerintah Indonesia akan mempercepat integrasi data kependudukan dengan sistem perbankan untuk memudahkan verifikasi identitas digital (e-KYC), serta memperluas pilot program pembiayaan mikro berbasis komunitas di 50 kabupaten prioritas. Di sisi lain, OJK dan Bank Indonesia sepakat memperkuat kolaborasi dengan UNSGSA dalam pengembangan kerangka pengukuran dampak (impact measurement) untuk program keuangan inklusif yang lebih akuntabel.

Diplomasi ekonomi yang dibawa Ratu Máxima melampaui sekadar saran teknis. Ia juga menjembatani dialog antara pemerintah Indonesia dengan investor global yang tertarik pada sektor fintech Tanah Air. Di akhir lawatannya, ia menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar—namun akselerasi hanya mungkin terjadi jika inklusi keuangan dijadikan prioritas lintas kementerian, bukan sekadar urusan lembaga keuangan. “Masa depan ekonomi Indonesia terletak pada seberapa cepat ia membawa seluruh rakyatnya ke dalam sistem yang adil dan merata,” pungkasnya.

[SOCIAL_TWEET]: "Ratu Máxima baru saja menuntaskan misinya di Indonesia 🇮🇩🤝💰. Sebagai utusan PBB untuk keuangan inklusif, ia bertemu Presiden Prabowo, para pelaku UMKM, dan pemangku kebijakan. Fokusnya: akses digital, pemberdayaan perempuan, dan jembatan investasi. #InklusiKeuangan #IndonesiaMaju #UNSGSA" ✅ Penguatan kolaborasi digital: Percepatan integrasi e-KYC dan aturan baru untuk embedded finance. ✅ Pemberdayaan perempuan: Akses pembiayaan mikro dan literasi keuangan untuk pedagang UMKM. ✅ Target ambisius: Indonesia mengejar indeks inklusi keuangan 90%, didukung program pembiayaan di 50 kabupaten prioritas. Ratu Máxima menyebut Indonesia sebagai model negara berkembang yang berhasil mendongkrak inklusi keuangan dari 48% (2017) ke 85,1% (2022). Tantangan selanjutnya: memastikan rekening tidak hanya dimiliki, tapi digunakan secara produktif. Simak analisis lengkapnya di sini 👇 [Link artikel]" ✈️ Empat hari, tiga kota: Jakarta, Yogyakarta, Bali. 🤝 Temui Presiden Prabowo, diskusikan inklusi keuangan digital, pemberdayaan UMKM, dan literasi perempuan. 📊 Inklusi keuangan RI capai 85,1% pada 2022, target 90% akhir 2024. 🔗 Baca analisis lengkap di sini." 1/5 Di Istana Merdeka, ia dan Presiden Prabowo membahas strategi memperluas akses keuangan di wilayah timur dan pedesaan. Hasilnya: percepatan e-KYC dan pilot project pembiayaan mikro di 50 kabupaten. 2/5 Di Yogyakarta, Ratu Máxima berdialog dengan pedagang pasar yang sudah pakai QRIS dan Laku Pandai. Ia memuji model ini dan menyebutnya siap direplikasi ke negara lain. 3/5 Bali jadi panggung diskusi dengan CEO fintech. Isu panas: embedded finance dan perlindungan konsumen. OJK siapkan regulasi baru. 4/5 Data terbaru: indeks inklusi keuangan Indonesia 85,1% (2022). Target 90% di 2024. PR besar ada di NTT dan Papua, yang masih di bawah 60%. 5/5 Pesan kunci Ratu Máxima: punya rekening saja tidak cukup. Masyarakat harus bisa menabung, investasi, dan terlindungi dari pinjol ilegal. Edukasi kunci!"