Tim Hukum Nikita Mirzani Soroti Bukti Digital dan Kesalahan Pasal

Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi panggung perdebatan hukum yang tajam. Dalam lanjutan sidang Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menjerat Nikita Mirzani, tim kuasa hukumnya hadir dengan membawa dua orang ahli. Langkah ini bukan sekadar formalitas—mereka ingin membongkar fondasi dakwaan yang dinilai sejak awal sudah rapuh. Dengan nada tenang namun penuh penekanan, para ahli mengurai satu per satu kelemahan hukum yang selama ini membelenggu klien mereka.

Fokus utama keberatan tim hukum terletak pada tiga pilar krusial: kesalahan penerapan Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketidaksahan alat bukti digital, hingga kerancuan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ketiga poin ini, dalam pandangan mereka, bukan sekadar celah kecil—melainkan kekeliruan mendasar yang mempengaruhi keseluruhan konstruksi hukum perkara.

Rahasia yang Tak Pernah Ada: Kesalahan Penerapan Pasal ITE

Salah satu momen paling menyita perhatian terjadi ketika ahli perumus UU ITE, Henri Subiakto, memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa Pasal 27B ayat 2 UU ITE memiliki syarat mutlak: adanya sebuah rahasia yang diancam untuk dibuka demi keuntungan pribadi. Tanpa elemen ini, pasal tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan.

Di sinilah letak paradoksnya. Dari rangkaian bukti yang terungkap di persidangan, narasi yang dibangun jaksa justru berkisar pada kritik terhadap suatu produk dan fisik seseorang. Pertanyaannya kemudian menggantung: di mana letak rahasia itu? "Unsur 'rahasia' dalam pasal ini tidak bisa dinegosiasikan. Harus ada, harus jelas, dan harus terbukti," tegas Henri, seolah ingin meluruskan pemahaman yang selama ini dinilai melenceng.

"Pasal 27B ayat 2 UU ITE yang didakwakan kepada klien kami sangat tidak tepat. Narasi yang muncul di persidangan hanya seputar kritikan terhadap produk dan fisik, yang secara hukum tidak memenuhi kualifikasi rahasia yang dimaksud dalam pasal tersebut," ujar Usman Lawara, kuasa hukum Nikita Mirzani, dengan nada yang tak menyembunyikan kekecewaannya.

Bukti Digital dan Bayang-Bayang Manipulasi

Tak berhenti di situ, tim kuasa hukum juga menyoroti keabsahan alat bukti digital yang dijadikan pijakan dalam perkara ini. Di era di mana tangkapan layar bisa direkayasa dalam hitungan menit dan metadata bisa dimanipulasi, mereka menuntut agar pengadilan menerapkan standar pembuktian digital yang ketat. Salah satu ahli digital forensik yang dihadirkan mengungkapkan temuan yang cukup mengejutkan: adanya indikasi kuat bahwa sejumlah bukti yang diajukan merupakan hasil editan, bukan rekaman utuh dari percakapan atau kejadian asli.

Fakta ini bagaikan batu sandungan serius bagi dakwaan. Jika alat bukti yang digunakan sejak awal mengandung cacat prosedural, maka seluruh bangunan argumen jaksa bisa runtuh. Di titik inilah keadilan dipertaruhkan, bukan lagi sekadar menang atau kalah di ruang sidang.

Kerancuan Dakwaan TPPU: Lingkaran yang Tak Tertutup

Tim hukum Nikita Mirzani juga mempertanyakan logika di balik dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam konstruksi hukum yang lazim, TPPU selalu bersifat derivatif: ia harus lahir dari suatu tindak pidana asal yang jelas dan terbukti. Namun, ketika dakwaan pokoknya saja—dalam hal ini pasal ITE—masih diperdebatkan validitasnya, bagaimana mungkin dakwaan pencucian uang bisa berdiri sendiri?

Seorang ahli hukum pidana yang turut bersaksi memberikan analogi sederhana namun menusuk: "Anda tidak bisa mencuci sesuatu yang tidak pernah kotor." Maksudnya, jika perbuatan yang dituduhkan sebagai tindak pidana asal tidak terpenuhi unsur-unsurnya, maka tuduhan pencucian uang menjadi kehilangan pijakan. Ia hanyalah bangunan hukum yang menggantung di udara.

Sidang PK ini bukan sekadar upaya hukum biasa. Ia menjadi pertaruhan serius bagi integritas proses peradilan—apakah pengadilan akan melihat lebih dalam dan memperbaiki kekeliruan, atau justru membiarkan preseden buruk terus berjalan. Dengan waktu yang terus bergulir dan perhatian publik yang mengarah tajam, semua mata kini tertuju pada majelis hakim PN Jakarta Selatan.