Satgas PRR Pastikan Hak Kelompok Rentan Terpenuhi Pascabencana Sumatera

Terdepan.id, Jakarta – Proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi menyeluruh. Di tengah upaya perbaikan infrastruktur dan hunian, perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan agar hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi sepanjang masa pemulihan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan komitmennya untuk menjangkau anak-anak, perempuan, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas yang terdampak.

Kelompok rentan sering kali menghadapi tantangan berlapis saat bencana melanda. Akses terhadap air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial acap kali timpang, sehingga memerlukan intervensi terstruktur agar mereka tidak terabaikan dalam proses pembangunan kembali. Satgas PRR mengintegrasikan program perlindungan sosial ke dalam rencana besar rehabilitasi dan rekonstruksi, memastikan setiap lapisan masyarakat menerima dukungan yang sesuai dengan kondisinya.

Program Pemulihan Sosial yang Inklusif

Berbagai program pemulihan sosial diperkuat, mencakup pendampingan psikososial bagi anak dan perempuan, layanan kesehatan reproduksi, serta bantuan mobilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, rumah singgah dan layanan dapur umum dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi lansia. "Pendekatan kami bukan sekadar membangun kembali bangunan yang rusak, melainkan membangun kembali kehidupan manusia. Tidak boleh ada penyintas yang tertinggal, terutama mereka yang paling membutuhkan," jelas sumber dari Satgas PRR kepada Terdepan.id.

Secara paralel, pelibatan komunitas lokal dalam identifikasi dan pendataan warga rentan terus digencarkan. Relawan dan petugas lapangan dilatih untuk mengenali kasus-kasus kebutuhan khusus, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan eksklusi. Upaya ini sejalan dengan arahan Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, M. Tito Karnavian, yang menekankan pemulihan multidimensi.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028 guna mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat," ujar Tito dalam pernyataannya.

Anggaran tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme yang terencana, meliputi perbaikan fasilitas publik, pembangunan hunian tahan gempa, pemulihan lingkungan, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Di sektor sosial, dana itu juga digunakan untuk melanjutkan layanan rumah aman bagi perempuan dan anak, menyediakan kursi roda serta alat adaptif bagi disabilitas, dan membangun kembali posyandu yang rusak.

Satgas PRR berharap dengan perhatian khusus pada kelompok rentan, proses pemulihan pascabencana tidak sekadar memulihkan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sumatera di masa depan. Pemantauan berkala dilakukan untuk mengevaluasi distribusi bantuan dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, sehingga tidak ada celah yang memperparah kerentanan.