Rencana RI Pinjam Rp 17 Triliun ke World Bank buat Proyek Jalan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 17 triliun ke Bank Dunia untuk membiayai percepatan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2027. Rencana ini tidak akan masuk dalam anggaran rutin yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, melainkan menjadi skema pendanaan khusus di luar pos belanja reguler.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyusun perhitungan kebutuhan dana secara rinci guna mendukung program yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan di pelosok daerah tersebut. Meski begitu, keputusan final tetap menunggu arahan langsung dari Presiden RI.

"Kalau Inpres, Inpres itu Presiden nanti bicaranya. Nggak masuk ke nota. Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kita akan diminta khusus di luar penganggaran yang regular,"

ujar Dody di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa posisi Inpres Jalan Daerah berada di luar mekanisme anggaran tahunan standar. Artinya, program strategis yang digagas sejak periode sebelumnya tersebut akan diakselerasi melalui terobosan pendanaan, salah satunya dengan pinjaman luar negeri dari World Bank senilai Rp 17 triliun yang tengah disiapkan.

Program Inpres Jalan Daerah sendiri dirancang untuk memperbaiki dan membangun ribuan kilometer jalan di kabupaten/kota yang selama ini kondisinya memprihatinkan. Berdasarkan data Kementerian PU, sekitar 60% jalan daerah masih dalam keadaan rusak ringan hingga berat. Dengan anggaran terbatas di APBD, banyak pemerintah daerah kesulitan menyelesaikan perbaikan secara mandiri.

Sumber di lingkungan kementerian yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan pinjaman World Bank menjadi opsi paling realistis mengingat tekanan fiskal yang dihadapi negara. Skema ini akan diikat dalam perjanjian hibah-pinjaman yang memungkinkan pembangunan massif dalam kurun dua hingga tiga tahun ke depan. Namun rincian teknis seperti suku bunga, tenor, dan persyaratan masih dalam tahap negosiasi.

Kementerian PU menargetkan setidaknya 3.000 kilometer jalan daerah terbangun pada 2027 lewat IJD. Fokus utama diberikan pada jalur-jalur produksi pertanian, perkebunan, dan akses menuju kawasan wisata agar dapat mendongkrak ekonomi lokal. Pinjaman tersebut diharapkan mampu menutup kesenjangan pendanaan yang tidak bisa dipikul APBN murni.

Kehadiran Inpres Jalan Daerah kembali menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan infrastruktur, meski melewati jalur utang. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agung Wicaksono, dalam keterangan terpisah menyebut langkah ini positif selama transparansi dan akuntabilitas dijaga. "Utang untuk infrastruktur produktif masih wajar. Tapi pantauannya harus ketat agar tidak terjadi kebocoran," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak World Bank belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rencana pinjaman tersebut. Kementerian PU pun masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melanjutkan tahapan pembahasan.

Laporan Terdepan.id menyebutkan, rencana ini menjadi satu dari sedikit pinjaman langsung yang dikelola kementerian teknis untuk program spesifik, bukan melalui skema pinjaman program pemerintah pusat yang lazim.