Rencana RI Ekspor Listrik ke Singapura, tapi Harga Belum Win-win

Proyek ambisius Indonesia untuk mengekspor listrik ke Singapura memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pelaksana kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Keputusan ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, meski tonggak institusional telah ditegaskan, sejumlah sumber di lingkaran negosiasi mengungkapkan bahwa kesepakatan soal harga masih jauh dari kata final. Kedua belah pihak disebut belum mencapai titik temu yang memuaskan semua kepentingan.

“Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas,” ujar Prabowo dalam keterangan pers bersama, Senin (6/7/2026).

Penunjukan Danantara ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengonsolidasikan proyek-proyek energi hijau berskala besar yang selama ini terpencar. Melalui lengan investasi tersebut, Indonesia ingin memastikan rantai pasok listrik dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan di Kepulauan Riau dapat tersambung ke Singapura dalam jangka waktu yang ditargetkan.

Jurang Ekspektasi Harga

Salah satu ganjalan utama yang membuat perundingan berjalan alot adalah selisih ekspektasi tarif. Pihak Singapura menginginkan harga yang kompetitif dengan proyek impor listrik serupa dari kawasan lain, sementara Indonesia mendorong valuasi yang mencerminkan biaya investasi infrastruktur transmisi bawah laut dan pengembangan pembangkit berskala gigawatt.

BPI Danantara sendiri dikabarkan telah menyodorkan proyeksi biaya produksi yang mempertimbangkan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi serta skema pendanaan jangka panjang. Di sisi lain, tim perunding Singapura mempertanyakan beberapa asumsi keekonomian, terutama terkait fluktuasi harga karbon dan risiko teknis interkoneksi bawah laut.

“Harus win-win. Kami tidak mau ekspor listrik murah, lalu rugi di sisi investasi. Tapi kami juga paham Singapura butuh kepastian harga yang stabil,” ujar seorang pejabat yang enggan disebut namanya saat ditemui di sela acara energi di Jakarta.

Potensi dan Tantangan di Depan

Proyek ini sendiri merupakan bagian dari visi besar Indonesia sebagai hub energi terbarukan di Asia Tenggara. Dengan potensi surya dan angin yang melimpah di wilayah perbatasan, ekspor listrik ke Singapura dapat menjadi pintu masuk bagi perdagangan energi bersih regional melalui kerangka ASEAN Power Grid.

Di atas kertas, rencana ini akan mengalirkan listrik hingga 2–4 gigawatt mulai akhir dekade ini. Namun, tanpa kesepakatan harga yang adil bagi kedua belah pihak, tenggat waktu ambisius tersebut berpotensi meleset. Saat ini, tim teknis dari kedua negara masih terus melangsungkan pertemuan maraton untuk menjembatani perbedaan dalam term sheet komersial.

Selain soal harga, aspek keamanan pasokan dan mekanisme penyelesaian sengketa juga masih dalam tahap negosiasi intensif. BPI Danantara diminta untuk menyiapkan skema mitigasi risiko yang mencakup jaminan pasokan dari hulu, keandalan jaringan transmisi, hingga asuransi politik lintas yurisdiksi.

Dengan penunjukan BPI Danantara, Indonesia telah meletakkan dasar kelembagaan yang solid. Namun pertanyaan besarnya tetap sama: akankah kalkulasi bisnis dan kepentingan geopolitik bertemu di angka yang sama-sama menguntungkan? Warga di kedua negara menanti jawaban yang konkret dari meja perundingan, bukan sekadar seremoni penunjukan.

Tim Terdepan.id terus memantau perkembangan negosiasi ini dan akan menyajikan informasi terkini dari para pemangku kepentingan. (Terdepan.id)