Prabowo Minta Kepala Daerah Awasi Dapur MBG Cegah Penyimpangan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah untuk memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur Program Makan Bergizi (MBG). Langkah ini diambil demi mencegah potensi penyimpangan dana dan menjaga kualitas pangan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan anak sekolah.

Dalam rapat koordinasi nasional di Istana Negara, Senin (6/7), Prabowo menekankan bahwa program unggulan pemerintahannya itu harus benar-benar menyentuh sasaran dengan tepat. Ia mengingatkan jangan sampai bantuan yang dikucurkan negara justru dikorupsi atau tidak sesuai standar gizi.

Arahan Khusus: Dari Bupati hingga RT Harus Aktif

Presiden memerintahkan agar pengawasan dilakukan berjenjang, mulai dari gubernur, bupati/wali kota, camat, hingga aparat di tingkat kelurahan dan rukun tetangga. Tujuannya memastikan setiap unit dapur Makan Bergizi dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya minta kepala daerah turun langsung. Jangan hanya menunggu laporan di meja. Cek dapur-dapur MBG, lihat bahan baku, proses masaknya, dan apakah makanan benar-benar sampai ke mulut penerima. Ini menyangkut generasi bangsa, tidak boleh main-main," kata Prabowo dalam arahannya.

Ia juga meminta keterlibatan inspektorat daerah untuk melakukan audit berkala serta membuka kanal pengaduan masyarakat secara luas. "Jika ada praktik mark-up harga, penurunan kualitas, atau penggantian bahan baku seenaknya, langsung tindak sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada ampun," tegasnya.

Mengenal Program Makan Bergizi (MBG)

Program Makan Bergizi merupakan program nasional yang diluncurkan pada awal tahun 2025 untuk menyasar sekitar 72 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi kronis dengan menyediakan makanan sehat secara gratis bagi kelompok rentan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui jaringan dapur umum yang tersebar di setiap kecamatan. Setiap dapur melayani ribuan penerima setiap harinya dengan menu bervariasi dan diawasi oleh tim gizi. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp120 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program bantuan sosial terbesar di Asia Tenggara.

Meski begitu, pada tahun pertama pelaksanaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengadaan dan distribusi di beberapa daerah. Temuan itu meliputi:

• Harga bahan baku di atas harga pasar wajar
• Kualitas beras dan sayuran yang tidak memenuhi standar
• Kekurangan porsi yang tidak sesuai dengan juknis
• Keterlambatan distribusi di wilayah terpencil

Atas dasar itulah Presiden Prabowo memperketat pengawasan. Arahan ini juga sejalan dengan prioritas Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Respons Kepala Daerah dan Langkah Antisipatif

Sejumlah kepala daerah menyambut positif instruksi tersebut. Gubernur Jawa Tengah menyatakan akan membentuk tim gabungan dari dinas kesehatan, dinsos, dan inspektorat guna memeriksa seluruh 3.800 dapur MBG di wilayahnya. "Kami akan lakukan uji petik rutin, termasuk mengecek kepatuhan terhadap protokol higienitas serta kecukupan takaran gizi," ucapnya.

Menteri Koordinator Koordinator Bidang Pembangunan Manusia pun mendorong penerapan teknologi dalam pengawasan, seperti dashboard real-time yang memantau stok bahan, jumlah produksi, dan distribusi harian. Sistem ini diharapkan bisa memangkas celah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan kementerian terkait untuk menyediakan pelatihan manajemen dapur dan pengelolaan keuangan bagi para pengelola di lapangan. "Pengawasan tanpa pembinaan hanya akan melahirkan ketakutan. Kita juga harus membekali mereka dengan kemampuan yang memadai," kata Prabowo.

Jaminan Transparansi dan Partisipasi Publik

Pemerintah berjanji membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai pelaksanaan MBG. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi khusus untuk melaporkan dugaan penyimpangan disertai bukti foto dan lokasi. Fitur ini akan terintegrasi dengan pusat komando di Badan Gizi Nasional serta pemda setempat.

Kebijakan pengawasan ketat ini diharapkan membuat Program Makan Bergizi semakin tepat sasaran dan bebas dari kebocoran anggaran. Dengan begitu, target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2026 dapat terealisasi sesuai rencana.

Di akhir arahannya, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan MBG akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. "Ini investasi jangka panjang. Kalau anak-anak kita dan ibu-ibu sehat, maka 20-30 tahun lagi Indonesia akan menjadi negara maju," pungkasnya.