Prabowo Mau Bentuk Badan Baru untuk Industri
Pemerintah tengah menggodok pembentukan lembaga strategis guna memperkuat sektor industri tanah air. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DK
Pemerintah tengah menggodok pembentukan lembaga strategis guna memperkuat sektor industri tanah air. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN. Kehadiran badan baru ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dalam pengembangan kawasan industri di seluruh Indonesia agar lebih terintegrasi, efisien, dan berdaya saing tinggi di kancah global.
Dikutip Terdepan.id, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengungkapkan rencana tersebut saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Menurutnya, pembentukan DKIN menjadi langkah penting dalam menyelenggarakan kawasan industri secara nasional yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan arah kebijakan yang fokus dan terukur.
"Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN," ujar Tri Supondy dalam rapat tersebut.
Tri Supondy menjelaskan bahwa badan tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua. Sementara itu, posisi Wakil Ketua akan diemban oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Struktur kepemimpinan tingkat tinggi ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk memajukan sektor industri melalui koordinasi yang lebih terintegrasi di tingkat pusat dengan dukungan penuh eksekutif.
Dengan adanya DKIN, pemerintah berharap pengembangan kawasan industri dapat berjalan lebih sinergis antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang kuat, meningkatkan daya saing nasional, serta menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri. Keputusan untuk menempatkan Presiden dan Wakil Presiden langsung pada jajaran pimpinan DKIN juga menandakan bahwa pembangunan industri menjadi prioritas utama agenda pemerintahan saat ini demi mewujudkan visi Indonesia maju berbasis sektor manufaktur.
Comments (0)