PRABOWO: JANGANKAN PROFESOR, USUL ANAK DESA LEWAT TIKTOK SAYA TINDAK LANJUT

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap segala bentuk masukan, tanpa memandang status sosial penyampainya. Hal ini ia sampaikan di hadapan ratusan guru besar dari berbagai universitas ternama di Indonesia dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026. Agenda yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu (28/6/2026) itu menjadi panggung bagi Presiden untuk menyampaikan komitmennya mendengar suara rakyat dari seluruh lapisan.

Keterbukaan Informasi Tanpa Sekat

Dalam pidatonya yang berlangsung penuh semangat, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan membedakan masukan yang berasal dari kalangan intelektual, akademisi, atau profesor dengan masukan yang mungkin dianggap remeh. Lebih jauh, ia menyebut bahwa opini atau usulan yang muncul dari warga desa, meskipun disampaikan melalui platform media sosial populer seperti TikTok, akan tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Jangankan profesor, usul anak desa lewat TikTok saya tindak lanjut,” tegas Presiden Prabowo, disambut tepuk tangan meriah para hadirin yang memenuhi salah satu ballroom di JCC.

Pernyataan tersebut sejalan dengan visi pemerintah yang ingin mengadopsi digitalisasi komunikasi pemerintahan. Menurut laporan yang dihimpun Terdepan.id, Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk menyederhanakan birokrasi dalam menerima aspirasi publik agar tidak ada lagi sekat antara pemerintah pusat dan warga di daerah terpencil.

Efisiensi Besar-besaran BUMN

Selain menyoroti keterbukaan informasi, di depan para guru besar, Prabowo juga melontarkan target ambisius terkait efisiensi kelembagaan. Presiden menargetkan pemangkasan drastis jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari total sekitar 1.000 entitas BUMN yang ada saat ini, pemerintah berencana merampingkannya hingga tersisa sekitar 250 entitas saja.

Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan kesehatan korporasi milik negara. “Kita harus berani memangkas yang tidak efisien. Jangan sampai kita memiliki seribu BUMN tetapi mayoritasnya ‘sakit’ dan membebani anggaran negara,” ujar Prabowo melanjutkan orasinya, dikutip Terdepan.id.

Para guru besar yang hadir tampak antusias menyambut pernyataan tersebut, meskipun beberapa pakar ekonomi menyatakan bahwa proses penggabungan, likuidasi, dan konsolidasi BUMN sebanyak itu memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan pemutusan hubungan kerja massal. Pemerintah sendiri berkomitmen agar restrukturisasi ini berjalan transparan demi mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan menguntungkan.