Prabowo Beri Rapor Memuaskan untuk Bahlil, Apa Dampaknya bagi Publik?

Harga bensin yang Anda bayar di SPBU setiap pekan, tagihan listrik yang muncul di ponsel setiap bulan, hingga ketersediaan gas elpiji tiga kilogram di warung dekat rumah — semuanya berada di bawah kendali satu kementerian: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan rapor berpredikat memuaskan atas kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, penilaian itu bukan sekadar urusan internal istana. Ini adalah sinyal tentang ke mana arah kebijakan energi yang menyentuh kehidupan lebih dari 280 juta warga Indonesia.

Ibarat rapor sekolah, penilaian dari sang kepala pemerintahan mencerminkan capaian seorang menteri selama periode kepemimpinannya. Bahlil, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) — lembaga yang mengurus perizinan investasi — dipercaya memimpin sektor strategis ini sejak Kabinet Merah Putih terbentuk pada Oktober 2024. Predikat memuaskan menunjukkan bahwa sejumlah program prioritas dinilai berjalan sesuai jalur yang ditetapkan.

Hilirisasi: Mengubah Tambang Menjadi Ekosistem Teknologi

Salah satu program andalan yang menjadi sorotan adalah hilirisasi, yakni kebijakan mengolah bahan mentah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi sebelum diekspor. Ibarat petani kopi, Indonesia tidak lagi mau menjual biji mentah, melainkan mengolahnya menjadi bubuk siap seduh yang harganya berlipat ganda.

Di sektor nikel, pendekatan ini telah mengubah wajah industri nasional. Nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia melonjak dari sekitar 1 miliar dolar AS satu dekade lalu menjadi puluhan miliar dolar AS per tahun. Lebih penting lagi, hilirisasi membuka jalan bagi pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik — komponen termahal dalam mobil listrik yang memakan sekitar 40 persen dari total biaya produksinya.

Pabrik sel baterai pertama di Asia Tenggara yang beroperasi di Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas awal 10 gigawatt-jam (GWh) per tahun menjadi bukti nyata implementasi strategi ini. Sebagai gambaran, satu GWh setara dengan kebutuhan baterai untuk puluhan ribu mobil listrik. Puluhan smelter — fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral — juga telah berdiri dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja di berbagai daerah.

Transisi Energi: Dari Biodiesel hingga Panel Surya

Fokus kedua adalah transisi energi, yakni peralihan bertahap dari bahan bakar fosil ke sumber energi bersih. Program biodiesel B40 — campuran 40 persen minyak nabati berbasis kelapa sawit ke dalam bahan bakar solar — mulai diimplementasikan pada Januari 2025, menjadikan Indonesia negara dengan tingkat pencampuran biodiesel tertinggi di dunia. Kebijakan ini diperkirakan menghemat devisa miliaran dolar AS karena volume impor solar menyusut.

Di sisi pembangkitan, pemerintah membidik penambahan kapasitas energi terbarukan secara masif demi mengejar target netralitas karbon alias net zero emission pada 2060. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) — bayu berarti angin — diproyeksikan menjadi tulang punggung rencana ini, meski kontribusi energi terbarukan saat ini masih berada di kisaran 13 hingga 14 persen dari bauran energi nasional. Inovasi teknologi penyimpanan energi dan efisiensi jaringan distribusi akan menentukan kecepatan transisi ini.

Pekerjaan Rumah yang Masih Menanti

Meski rapor bernada positif, sejumlah tantangan besar belum terselesaikan. Pertama, lifting minyak nasional yang terus menurun; pemerintah menargetkan produksi 1 juta barel per hari, jauh di atas realisasi saat ini yang berkisar 600 ribu barel per hari. Kedua, tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran, termasuk wacana penataan distribusi elpiji tiga kilogram supaya tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Ketiga, transparansi perizinan tambang agar investasi teknologi pengolahan terus mengalir tanpa mengorbankan lingkungan.

Disrupsi kendaraan listrik global juga menuntut kecepatan pengambilan keputusan. Negara-negara lain berebut posisi dalam rantai pasok baterai dunia, sehingga konsistensi kebijakan menjadi kunci agar Indonesia tidak kehilangan momentum yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Bagi publik, rapor ini pada akhirnya akan diuji oleh hal yang jauh lebih konkret: apakah listrik tetap menyala tanpa pemadaman bergilir, apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap terjangkau, dan apakah lapangan kerja baru dari industri hilirisasi benar-benar tercipta di daerah. Penilaian presiden boleh saja memuaskan, tetapi nilai akhir tetap ditentukan oleh rakyat yang merasakan dampaknya setiap hari.