Polda Metro Tegaskan Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa Kini Wewenang Kejaksaan

Jakarta – Terdepan.id – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menegaskan bahwa kewenangan penahanan atas dua tersangka kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yaitu Roy Suryo dan dr Tifa, kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pernyataan ini disampaikan menyusul rampungnya proses pelimpahan tahap dua yang telah dilakukan sebelumnya.

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Proses serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menandai berakhirnya tahap penyidikan. Dengan demikian, tanggung jawab penahanan tidak lagi berada di pihak kepolisian, melainkan telah beralih menjadi kewenangan penuh kejaksaan. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa sejak pelimpahan dilakukan, segala urusan terkait status penahanan harus diajukan kepada JPU.

Hari ini, tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah menjadi tanggung jawab dari pihak jaksa penuntut umum. Jadi prosedurnya silakan diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan tersebut merespons rencana pengajuan penangguhan penahanan yang sebelumnya diungkapkan oleh pengacara Roy Suryo. Dengan telah dilimpahkannya perkara ini ke kejaksaan, permohonan penangguhan penahanan tidak lagi dapat diproses oleh penyidik kepolisian.

Upaya Penangguhan Penahanan

Laporan Terdepan.id mengonfirmasi bahwa tim kuasa hukum Roy Suryo sempat menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan dengan sejumlah tokoh siap menjadi penjamin. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa langkah tersebut kini harus ditempuh melalui mekanisme di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengungkapkan bahwa beberapa pihak telah menyatakan kesediaan untuk memberikan jaminan, namun keputusan akhir tetap ada pada jaksa penuntut umum.

Penangguhan penahanan sendiri merupakan hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat utamanya adalah adanya jaminan dari pihak yang dapat dipercaya, baik berupa uang maupun jaminan orang, serta kesanggupan tersangka untuk tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dalam konteks ini, pihak kejaksaan akan menilai kelayakan permohonan berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif.

Kronologi dan Proses Hukum

Kasus ini bermula dari serangkaian pernyataan yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan dr Tifa mengenai dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Keduanya kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyebarkan informasi yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Setelah melalui gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi ahli, polisi menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun dr Tifa.

Kini, perkara memasuki fase penuntutan. JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang menyusun surat dakwaan yang akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sumber di lingkungan kejaksaan yang dihubungi Terdepan.id memastikan bahwa berkas perkara sudah lengkap secara formil maupun materiil sehingga siap untuk disidangkan.

Prospek Persidangan

Pengamat hukum pidana yang dimintai pendapat oleh Terdepan.id menilai bahwa proses persidangan kasus ini akan menjadi sorotan publik mengingat keterlibatan figur publik serta substansi perkara yang menyangkut tokoh politik nasional. Selain itu, upaya penangguhan penahanan di tahap penuntutan bukanlah hal mustahil, namun lazimnya memerlukan pertimbangan khusus dari jaksa, terutama menyangkut risiko pengulangan tindak pidana atau potensi melarikan diri dari proses hukum.

Terdepan.id akan terus memantau perkembangan terbaru dari kasus ini, termasuk respons resmi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap rencana pengajuan penangguhan penahanan serta jadwal sidang perdana yang akan digelar dalam waktu dekat ini.