PMI Manufaktur RI Masuk Zona Merah, Kemenperin Ungkap Penyebabnya

Jakarta, Terdepan.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara mengenai amblesnya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terjun ke level 46,9 pada Juni, dari posisi 50,1 di bulan Mei. Angka ini berdasar pada laporan terbaru S&P Global, yang menempatkan sektor manufaktur dalam fase kontraksi tajam atau yang kerap disebut sebagai zona merah.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa pelemahan permintaan baru—baik dari pasar domestik maupun ekspor—menjadi pemicu utama penurunan tersebut. Akibatnya, aktivitas produksi, pembelian bahan baku, serta penyerapan tenaga kerja ikut merosot.

“Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh permintaan yang menyusut, tetapi juga diperparah oleh kenaikan biaya produksi. Harga bahan baku yang melonjak serta pelemahan nilai tukar rupiah turut mendorong kenaikan inflasi harga input,” ujar Febri, Senin (7/7/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa inflasi harga input pada Juni tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011. Lonjakan biaya ini membebani industri, terutama di tengah arus kas yang mulai tertekan akibat order yang mengering.

Purchasing Managers’ Index sendiri merupakan indikator utama untuk mengukur kesehatan sektor manufaktur. Skor di atas 50 menandakan ekspansi, sementara di bawah 50 berarti kontraksi. Dengan angka 46,9, manufaktur Indonesia mencatat penurunan paling dalam dalam beberapa bulan terakhir—sekaligus menghentikan momentum pemulihan yang sempat muncul di triwulan sebelumnya.

Pelemahan permintaan ekspor tak lepas dari ketidakpastian pasar global dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang. Di sisi domestik, daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan turut mengurangi laju pesanan baru. Produsen pun cenderung menahan ekspansi dan mengurangi volume pembelian bahan baku untuk menjaga likuiditas.

Situasi ini juga berdampak langsung pada tenaga kerja. Beberapa perusahaan mulai melakukan efisiensi, yang berujung pada pengurangan jam kerja atau pemberhentian sementara. Dalam beberapa kasus, industri padat karya terpaksa melakukan rasionalisasi pekerja untuk menekan biaya operasional.

Kemenperin menyatakan terus memantau dinamika ini sambil menyiapkan kebijakan responsif. Pemerintah berencana mendorong stimulus fiskal yang lebih terarah untuk mengungkit permintaan domestik, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar agar biaya impor bahan baku tidak semakin liar.

Walau data PMI menunjukkan sinyal kewaspadaan tinggi, pihak Kemenperin berharap industri dapat kembali bangkit jika langkah pengendalian inflasi dan penguatan pasar dalam negeri bisa berjalan efektif pada paruh kedua tahun ini.