OJK Perketat Aturan Modal Bank Kecil, Sanksi Menanti bagi yang Tidak Patuh

Jakarta, Terdepan.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkenalkan regulasi anyar yang bertujuan memperkuat fondasi permodalan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Melalui Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, otoritas pengawas keuangan itu memberikan tekanan lebih besar kepada bank-bank kecil untuk segera memenuhi standar modal yang telah ditentukan.

Regulasi ini menjadi langkah strategis OJK dalam menggiring industri BPR menuju skala ekonomi yang lebih kompetitif. Dengan struktur permodalan yang kokoh, BPR diharapkan tidak hanya mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, tetapi juga memiliki daya tahan yang cukup dalam menyerap beragam risiko operasional yang mungkin timbul di tengah persaingan industri keuangan yang kian sengit.

"Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (3/7/2026).

Kehadiran POJK Nomor 7 Tahun 2026 secara langsung menyempurnakan ketentuan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 5/POJK.03/2015 yang juga membahas ihwal permodalan. Penyempurnaan itu dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika industri dan perubahan standar yang berlaku. OJK memastikan aturan baru ini telah diselaraskan dengan sejumlah regulasi terkini dan standar akuntansi yang wajib diadopsi oleh BPR.

Beberapa aturan yang menjadi rujukan penyelarasan antara lain POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, serta SEOJK Nomor 21 Tahun 2024 yang memuat Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR. Dengan demikian, seluruh mekanisme penghitungan dan pelaporan modal inti minimum kini mengikuti kerangka regulasi yang lebih mutakhir dan terpadu.

Dorongan untuk memperkuat modal inti ini bukan tanpa konsekuensi. BPR yang gagal memenuhi kewajiban modal minimum sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam POJK terbaru ini akan menghadapi sanksi tegas dari otoritas. Meskipun detail jenis sanksi tidak dirinci sepenuhnya dalam keterangan resmi, langkah ini menegaskan sikap OJK yang tidak lagi memberikan toleransi bagi bank kecil dengan struktur permodalan yang lemah. Penguatan modal inti dinilai sebagai prasyarat mutlak agar BPR mampu bertahan dari tekanan krisis dan guncangan ekonomi, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan berskala mikro tersebut. Dengan aturan baru ini, OJK berharap tercipta konsolidasi alami yang membuat industri BPR tumbuh menjadi lebih sehat dan efisien.