Menteri Garis Keras Israel Batal Hadiri Konferensi PBB di New York, Desakan Penangkapan Menguat

New York – Rencana kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ke New York pekan ini mendadak batal di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menangkapnya. Menurut laporan yang dihimpun Terdepan.id pada Senin (6/7/2026), politisi sayap kanan itu urung menghadiri Konferensi Kepala Kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung di kota tersebut.

Sejumlah media Israel, termasuk The Jerusalem Post dan Haaretz, pada akhir pekan lalu memberitakan bahwa Ben-Gvir memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Keputusan ini muncul setelah adanya desakan kuat dari sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional yang mendorong otoritas AS dan PBB untuk menangkap sang menteri.

Kebijakan Kontroversial di Balik Ancaman Penangkapan

Desakan penangkapan terhadap Ben-Gvir berakar dari kebijakan kontroversialnya sebagai Menteri Keamanan Nasional yang mengawasi sistem pemasyarakatan Israel. Laporan-laporan independen mengungkap praktik penahanan yang dinilai sarat penyiksaan di penjara-penjara Israel, khususnya terhadap tahanan Palestina. Selain itu, Ben-Gvir juga disorot atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan perang di Jalur Gaza, yang membuat status hukumnya di fora internasional menjadi sorotan tajam.

Sumber dari kalangan diplomatik yang enggan disebutkan identitasnya kepada Terdepan.id menyebutkan, "Ada kekhawatiran nyata di pihak pejabat bersangkutan bahwa kehadirannya di luar negeri, terutama di markas besar PBB, berpotensi memicu langkah hukum yang merugikan secara pribadi."

Hingga berita ini diturunkan, kantor Ben-Gvir belum memberikan konfirmasi resmi mengenai pembatalan tersebut. Namun, langkah mundur ini mencerminkan ketegangan yang kian memuncak antara pemerintah sayap kanan Israel dan komunitas internasional. Konferensi Kepala Kepolisian PBB sendiri merupakan forum tahunan yang menjadi ajang pertukaran strategi penegakan hukum global, namun kehadiran Ben-Gvir dinilai banyak pihak akan memicu kontroversi diplomatik.

Laporan awal yang dilansir Middle East Monitor, yang kemudian dikutip luas oleh media-media Israel, menandai episode terbaru dalam isolasi diplomatik yang dihadapi sejumlah pejabat Tel Aviv. Ini bukan kali pertama seorang pejabat tinggi Israel membatalkan lawatan ke luar negeri setelah adanya ancaman tuntutan hukum terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.