Menkeu Purbaya Tegas Tolak Perpanjangan Tenor Dana SAL: Prioritas Keamanan Kas Negara

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak permintaan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait perpanjangan tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang bernilai fantastis, mencapai Rp 200 triliun.

Himbara sebelumnya mengajukan usulan agar jangka waktu penempatan dana SAL diperpanjang hingga satu tahun. Saat ini, mekanisme penempatan dana tersebut bersifat on call atau jangka pendek yang sangat fleksibel. Perpanjangan waktu ini diyakini perbankan pelat merah dapat mengoptimalkan pemanfaatan likuiditas untuk mendorong penyaluran kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, Purbaya memiliki pandangan berbeda. Ia menilai skema fleksibel yang berlaku saat ini jauh lebih krusial untuk menjaga ketahanan dan keamanan kas negara. Pemerintah, menurutnya, harus memiliki ruang gerak cepat dalam mengantisipasi kebutuhan pendanaan yang bersifat mendesak.

"Enak aja dia. Jadi yang Rp 200 triliun sampai akhir tahun. Yang Rp 100 triliun 3 bulan sekali dilihat. Yang Rp 100 triliun keluar masuk atau fleksibel. Karena kan kita juga akan antisipasi kalau kita perlu dana kan," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah membagi strategi penempatan dana SAL dalam beberapa skema. Sebesar Rp 200 triliun di antaranya ditempatkan dengan kepastian hingga akhir tahun. Sementara itu, Rp 100 triliun lainnya dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan, dan sisanya sebesar Rp 100 triliun dikelola dengan prinsip keluar-masuk secara fleksibel sesuai dinamika kebutuhan APBN.

Dengan penolakan ini, Menteri Keuangan menegaskan bahwa stabilitas fiskal dan ketersediaan dana darurat bagi negara tidak bisa dikompromikan, meskipun ada potensi keuntungan dari sisi ekspansi kredit perbankan.