Menkeu Purbaya: Pendanaan AIIB US$17 Miliar Adalah Proyek Financing, Bukan Utang

Jakarta, Terdepan.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pendanaan besar dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai US$ 17 miliar atau setara Rp 303,04 triliun (kurs Rp 17.826 per dolar AS) bukanlah pinjaman atau utang. Dana tersebut merupakan skema project financing yang bersifat investasi dengan bunga lebih rendah dari investor komersial.

"AIIB itu kan ngasih US$ 17 miliar bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita,"

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026). Ia menjelaskan bahwa skema ini memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur strategis tanpa menambah beban utang negara secara langsung, karena pendanaan dikaitkan langsung dengan proyek yang menghasilkan (productive project).

Menurut Purbaya, AIIB menyediakan dana tersebut dalam bentuk fasilitas yang bisa diakses hingga tahun 2029. Namun, pencairan tidak harus menunggu batas waktu tersebut. Jika pemerintah telah mengidentifikasi proyek yang siap dan memenuhi syarat, dana dapat langsung dicairkan.

"Dananya bisa diambil hingga 2029, tapi kalau kami sudah ada proyek yang butuh, langsung bisa dicairkan,"

Skema yang ditawarkan lembaga keuangan multilateral yang berbasis di Beijing ini dinilai menguntungkan karena kepemilikan aset hasil proyek sepenuhnya menjadi milik Indonesia setelah masa investasi atau pengembalian selesai. Bunga yang dikenakan juga lebih rendah dibandingkan pendanaan komersial biasa, sehingga memberikan keringanan finansial jangka panjang bagi negara.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan selektif memilih proyek yang dibiayai melalui skema ini. Hanya proyek-proyek infrastruktur yang produktif dan memiliki dampak ekonomi langsung yang akan diusulkan, seperti konektivitas, energi terbarukan, dan pengembangan kawasan industri.

Langkah ini sejalan dengan strategi pembiayaan pembangunan yang mulai diarahkan pada skema kreatif di luar pinjaman luar negeri konvensional. Dengan pendekatan project financing, risiko fiskal dapat dikelola lebih baik karena pembayaran kembali dana bergantung pada pendapatan yang dihasilkan proyek itu sendiri, bukan dari APBN semata.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan daftar proyek prioritas yang akan diajukan kepada AIIB. Rincian proyek dan nilai investasi per sektor diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang setelah melalui kajian antarkementerian.