Mendagri Dorong Kolaborasi Swasta Atasi Perumahan Rakyat Papua

Jakarta, Terdepan.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerukan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta guna menuntaskan persoalan perumahan rakyat, khususnya di wilayah Tanah Papua. Menurutnya, pelibatan dunia usaha adalah strategi fundamental karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat terbatas.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Terdepan.id pada Minggu (21/6/2026), Mendagri mengusulkan sejumlah kebijakan terobosan, yaitu penghapusan beban pajak pembangunan dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan berbunga rendah. Instrumen pembiayaan ringan ini dirancang khusus untuk menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak. "Karena kalau dari pemerintah saja yang bangun bedah rumah tidak akan cukup dari APBN apalagi APBD, sehingga salah satu strateginya adalah mendorong swasta," ujar Tito.

Kondisi Perumahan di Tanah Papua

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Papua. Dalam kunjungannya, Tito memaparkan data bahwa hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak. Angka ini merefleksikan kesenjangan perumahan yang cukup tajam, sehingga memerlukan intervensi struktural lintas sektor. Keterbatasan akses pembiayaan dan minimnya minat pengembang akibat beban pajak tinggi disebut sebagai akar permasalahan yang harus segera diurai.

Pembiayaan Ringan dan Kemudahan Investasi

Penghapusan pajak pembangunan diharapkan mampu menekan harga jual properti di Papua, sehingga pengembang swasta lebih tertarik untuk membangun rumah bersubsidi. Sementara itu, KUR Perumahan berbunga rendah diyakini dapat memperluas daya beli MBR, tanpa membebani keuangan negara secara langsung. Skema ini, menurut Mendagri, merupakan jalan tengah agar target penyediaan perumahan layak tetap tercapai meski tanpa tambahan belanja pemerintah yang masif.

Peran Daerah dan Kepastian Hukum

Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam memfasilitasi investor dan pengembang. Kemudahan perizinan serta kepastian hukum, tegasnya, menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor perumahan. Tanpa ada sinergi kuat antara pusat, daerah, dan swasta, percepatan penyediaan rumah layak di Papua akan sulit direalisasikan.

Harapan dan Target

Dengan kolaborasi dan dukungan kebijakan yang terintegrasi, Tito optimistis persentase masyarakat Papua yang menempati hunian layak dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan inklusif yang berkeadilan dan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan serta mengangkat kualitas hidup seluruh warga negara, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur kompleks seperti Tanah Papua.