Mantan PM Israel Naftali Bennett Kritik Netanyahu: Didikte Menteri Garis Keras dan Ultra-Ortodoks

TEL AVIV, Terdepan.id – Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett melontarkan kritik tajam terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menilai Netanyahu "tidak mampu memimpin pemerintahannya sendiri" karena terlalu dikendalikan oleh menteri-menteri garis keras dan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks di dalam kabinetnya.

Pernyataan itu disampaikan Bennett dalam wawancara eksklusif dengan penyiar Lebanon-Australia, Mario Nawafal, pada Selasa (30/6) waktu setempat, dan terungkap dalam laporan yang dikutip media kami pada Rabu (1/7/2026).

Ben-Gvir dan Smotrich Dominasi Arah Kebijakan

Bennett, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel periode 2021-2022, secara spesifik menyebut Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai dua sosok yang terlalu mengendalikan Netanyahu. Keduanya dikenal sebagai tokoh sayap kanan yang mendorong kebijakan keras terhadap Palestina dan ekspansi pemukiman.

"Netanyahu tidak lagi menjadi pemimpin yang memegang kendali penuh. Setiap keputusannya telah terpolitisasi dan dikendalikan oleh menteri-menteri yang memiliki agenda keras," ujar Bennett dalam wawancara tersebut.

Kritik ini menggarisbawahi ketegangan politik internal Israel yang semakin memanas. Pemerintahan koalisi Netanyahu saat ini memang bergantung pada dukungan partai-partai sayap kanan ekstrem seperti Otzma Yehudit bentukan Ben-Gvir dan Partai Zionis Religius pimpinan Smotrich. Tanpa dukungan mereka, koalisi akan runtuh.

Bennett sendiri, meskipun berasal dari spektrum politik kanan, dikenal lebih pragmatis. Selama masa kepemimpinannya yang singkat, ia berhasil membentuk koalisi lintas ideologi yang mencakup partai-partai kanan, tengah, bahkan partai Islam Arab. Ia menilai bahwa Netanyahu kini "terjebak" dalam ketergantungan koalisi yang memaksanya mengakomodasi agenda-agenda paling ekstrem.

Menurut pengamat politik yang dihubungi Terdepan.id, pernyataan Bennett ini tidak mengejutkan mengingat hubungan pribadi keduanya yang telah lama dingin. Bennett pernah menjadi bekas anak buah Netanyahu sebelum memutuskan untuk meninggalkan koalisi dan membentuk pemerintahan alternatif pada 2021, yang mengakhiri kekuasaan Netanyahu selama 12 tahun. Namun demikian, kritik kali ini lebih menusuk karena menyentuh legitimasi kepemimpinan Netanyahu di mata publik.

Selain menyoroti dominasi menteri garis keras, Bennett juga menyinggung peran kelompok Yahudi ultra-Ortodoks yang dinilainya turut memengaruhi kebijakan anggaran dan kebijakan militer Israel. "Mereka menguasai banyak aspek pengambilan keputusan, dari draft militer hingga alokasi dana publik," kata Bennett merujuk pada ketegangan abadi antara kebutuhan wajib militer dan pengecualian bagi pelajar yeshiva yang menjadi tuntutan utama partai-partai Haredi.

Wawancara dengan Mario Nawafal itu sendiri menjadi sorotan karena Nawafal dikenal luas sebagai jurnalis Lebanon-Australia yang kerap membongkar dinamika politik Timur Tengah dari sudut pandang yang provokatif. Perbincangan dengan Bennett menyentuh berbagai isu, termasuk gejolak internal pemerintahan Netanyahu pasca-eskalasi militer di berbagai front.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi. Namun sorotan Bennett ini memperkuat narasi bahwa Perdana Menteri Israel yang dijuluki "Mr. Security" itu kini menjadi sandera politik dari koalisi garis kerasnya sendiri.