Makassar Siapkan Administrasi 19 Sekolah Penerima Revitalisasi Tahap Pertama

Makassar — Pemerintah Kota Makassar telah mengajukan revitalisasi 79 sekolah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk tahun anggaran 2026, dan hingga kini sebanyak 30 sekolah telah resmi masuk daftar penerima program prioritas nasional tersebut.

Kepastian ini terungkap dalam seremoni peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.

Program Prioritas Presiden

Salim menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan instruksi langsung Presiden yang menyasar sekolah-sekolah berkategori rusak berat. Tujuan utamanya adalah memastikan proses belajar mengajar berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa.

"Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,"

Lebih lanjut, Salim memaparkan bahwa selain perbaikan fisik, Kemendikdasmen juga menggulirkan program digitalisasi pembelajaran sebagai upaya komplementer dalam mendongkrak mutu pendidikan. Untuk mendukung ketepatan sasaran bantuan, pemerintah daerah diinstruksikan untuk memvalidasi data kondisi sekolah secara cermat.

Lonjakan Alokasi dari 11 ke 30 Sekolah

Awalnya, hanya 11 sekolah yang mendapat alokasi revitalisasi dari total usulan 79 sekolah. Namun setelah proses verifikasi lapangan oleh tim pusat, angka tersebut meningkat signifikan menjadi sekitar 30 sekolah—sebuah capaian yang disebut Salim sangat baik. Ia juga menyatakan peluang penambahan kuota masih terbuka pada tahap selanjutnya, sepanjang terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas.

Saat ini, fokus utama berada pada 19 sekolah yang masuk dalam gelombang pertama penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dinas Pendidikan Kota Makassar diminta untuk mengawal penyelesaian seluruh persyaratan administrasi agar tidak ada sekolah yang gagal diproses saat diundang ke Jakarta.

"Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,"

Penandatanganan PKS dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026, menjadi gerbang awal pencairan dana revitalisasi yang akan langsung menyasar pembangunan fisik gedung-gedung sekolah yang selama ini memprihatinkan.