KLH Periksa 42 Perusahaan Terduga Pembakar Lahan di Sumatra dan Kalimantan

Kabut asap yang hampir setiap tahun menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini dari sisi hukumnya. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah memeriksa 42 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan. Untuk mendukung operasi berskala besar ini, ratusan personel pengawas dikerahkan ke lapangan dengan mandat ganda: menegakkan hukum sekaligus melindungi lingkungan. Mengapa langkah ini penting? Karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar pepohonan yang hangus, melainkan disrupsi nyata bagi kesehatan jutaan warga, jadwal penerbangan, aktivitas sekolah, hingga roda ekonomi daerah.

Ibarat seperti dokter yang tidak berhenti pada menurunkan demam, melainkan mencari akar infeksinya, pemeriksaan terhadap puluhan korporasi ini menandai pergeseran pendekatan penanganan karhutla. Selama bertahun-tahun, respons yang paling terlihat publik adalah pemadaman: pesawat amfibi, bom air, dan barisan relawan. Kini tekanan diarahkan ke hulu, yakni pada praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dinilai lebih murah dan cepat bagi sebagian pelaku usaha. Dari kacamata pengendalian lingkungan, membakar lahan memang efisien secara biaya jangka pendek, tetapi mahal secara sosial dan ekologis dalam jangka panjang.

42 Perusahaan Masuk Radar Pemeriksaan

Angka 42 ini mencakup perusahaan yang beroperasi di dua kawasan yang secara historis paling rawan terbakar, yaitu Pulau Sumatra dan Kalimantan. Kedua wilayah itu menyimpan luasan lahan gambut yang sangat mudah menyala saat musim kemarau panjang. Gambut yang terbakar tidak hanya menghasilkan api di permukaan, tetapi juga menyala di bawah tanah sehingga sulit dipadamkan dan mampu berasap berminggu-minggu. Pemeriksaan terhadap korporasi dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan antara aktivitas pengelolaan lahan dengan munculnya titik api di dalam atau di sekitar areal konsesi masing-masing.

Dalam proses ini, petugas tidak bekerja dengan asumsi. Mereka memeriksa dokumen perizinan, pola pengelolaan lahan, serta memanfaatkan teknologi pemantauan seperti citra satelit dan algoritma pendeteksi titik panas (hotspot). Data digital semacam ini menjadi alat bantu penting karena mampu merekam kapan dan di mana kawasan mulai berasap, kemudian dipotongkan dengan batas wilayah kerja tiap perusahaan. Pendekatan berbasis data semacam ini diharapkan menghasilkan berkas penyelidikan yang kuat dan tidak mudah gugur di ruang sidang.

Ratusan Personel dengan Mandat Ganda

Pengerahan ratusan personel pengawas menunjukkan besarnya skala operasi. Tugas mereka tidak berhenti pada pengumpulan barang bukti untuk penegakan hukum. Personel juga berperan dalam perlindungan lingkungan di lapangan, mulai dari memastikan api tidak kembali membesar, mengawasi upaya pemulihan lahan terdampak, hingga mendampingi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan rawan kebakaran. Kombinasi dua peran ini penting karena penindakan hukum tanpa pemulihan ekosistem hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Kehadiran pengawas juga dimaksudkan memberi efek jera sekaligus efek pencegahan. Ibarat seperti kamera di jalan tol yang membuat pengendara lebih tertib, keberadaan petugas yang aktif memantau di lokasi rawan diharapkan menurunkan godaan membakar lahan sebagai jalan pintas pembukaan areal. Dalam praktik pengelolaan lingkungan, kepatuhan korporasi umumnya naik ketika peluang terdeteksi dan ditindak meningkat.

Korban Senyap: Kesehatan dan Ekonomi Warga

Bagi masyarakat, asap karhutla bukan wacana abstrak. Partikulat halus atau PM2.5 (particulate matter 2.5, yaitu partikel udara berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer) mampu masuk jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah. Lonjakan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) hampir selalu menyertai musim pekat asap, sementara penutupan sekolah dan penundaan penerbangan menambah kerugian ekonomi. Penelitian dan estimasi lembaga internasional terhadap peristiwa karhutla besar tahun 2015 pernah menaksir kerugian ekonomi Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah, jauh melampaui biaya pencegahan.

Itulah sebabnya pemeriksaan terhadap 42 perusahaan ini sebaiknya dibaca sebagai investasi pengendalian risiko, bukan sekadar seremoni birokrasi. Setiap rupiah yang digunakan untuk penelitian, pemantauan, dan penegakan hukum berpotensi menghemat belanja kesehatan, mengurangi disrupsi transportasi, dan menjaga produktivitas daerah.

Dari Pemadaman Menuju Pencegahan Berkelanjutan

Kekuatan hukum yang tersedia tidak sedikit. Perusahaan yang terbukti membakar lahan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan atau pencabutan perizinan, tanpa menutup kemungkinan tuntutan pidana dan gugatan perdata yang nilainya bisa sangat besar. Pada tataran kebijakan, pemerintah juga terus mendorong implementasi budaya tidak membakar lahan, termasuk inovasi metode pembukaan lahan mekanis serta penguatan platform pemantauan berbasis machine learning (pembelajaran mesin, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data) untuk memprediksi area rawan lebih dini.

Langkah memeriksa 42 perusahaan dengan dikerahkannya ratusan personel ini menegaskan satu pesan: pembakaran lahan bukan cara murah yang bebas konsekuensi. Keberhasilannya tentu bergantung pada ketelitian penyelidikan, keberanian menindak, dan konsistensi pengawasan jangka panjang. Bagi warga yang setiap tahun menarik napas dalam-dalam di tengah asap, hasil dari proses ini akan dinantikan bukan sebagai sekadar berita hukum, melainkan sebagai jaminan udara yang lebih bersih.