86 Persen Daerah Bergantung Transfer Pusat, Digitalisasi Jadi Harapan

Mengapa angka 86 persen ini penting bagi kehidupan sehari-hari? Karena hampir semua layanan publik yang kita nikmati—jalan di depan rumah, sekolah anak, puskesmas, hingga lampu jalan—sangat mungkin dibiayai oleh uang yang dikirim dari Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap fakta bahwa 86 persen daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dana pusat. Artinya, hanya sebagian kecil pemerintahan daerah yang mampu membiayai dirinya sendiri lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ibarat seperti keluarga besar yang sebagian besar anggotanya masih mengandalkan kiriman dari kepala keluarga, ekosistem keuangan daerah kita belum benar-benar mandiri.

Data ini bukan sekadar statistik birokrasi. Ia adalah cermin dari arsitektur keuangan negara yang masih terpusat, di mana aliran dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi napas utama bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Pertanyaannya: mengapa setelah lebih dari dua dekade otonomi daerah, kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini?

Anatomi Transfer ke Daerah: Dari Mana Uang Itu Mengalir

Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah untuk daerah melalui skema yang disebut Transfer ke Daerah (TKD). Dalam beberapa APBN terakhir, nominalnya berkisar di angka Rp 800 hingga Rp 900 triliun per tahun. Dana raksasa ini dipecah menjadi beberapa komponen dengan fungsi berbeda, dan memahaminya penting agar publik bisa mengawasi ke mana uang pajak mengalir.

Pertama, DAU (Dana Alokasi Umum), yaitu komponen terbesar yang boleh dipakai daerah secara bebas sesuai prioritas masing-masing. Kedua, DAK (Dana Alokasi Khusus) yang peruntukannya sudah ditentukan pusat, misalnya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan atau kesehatan. Ketiga, DBH (Dana Bagi Hasil) yang berasal dari pungutan pajak dan sumber daya alam di wilayah daerah itu sendiri. Ada pula Dana Desa dan dana keistimewaan bagi wilayah tertentu. Ibarat seperti kiriman bulanan dari orang tua: ada uang saku bebas, ada pula uang yang wajib dipakai untuk bayar sekolah.

Mengapa Ketergantungan Sulit Diatasi

Akar masalahnya bersifat struktural. Kemampuan daerah menghimpun pajak dan retribusi sangat bervariasi: wilayah dengan kawasan industri atau destinasi wisata bisa mengejar PAD, sementara daerah dengan basis ekonomi terbatas nyaris mustahil menutup kebutuhan belanja hanya dari sumber internal. Ditambah lagi, banyak kewajiban belanja daerah—penggajian aparatur sipil negara (ASN), operasional layanan dasar—bersifat kaku, sehingga tanpa transfer dari pusat roda pemerintahan bisa macet total.

Angka 86 persen pada dasarnya mengatakan satu hal: otonomi daerah secara politik sudah berjalan, tetapi otonomi fiskal masih tertinggal jauh di belakang.

Di sinilah teknologi masuk sebagai variabel yang menarik untuk diteliti. Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi kini memungkinkan pengawasan anggaran secara real-time dari pusat hingga desa. Platform digital transparansi APBD membuat warga bisa menelusuri pos belanja. Lebih jauh, penelitian di berbagai negara menunjukkan algoritma machine learning (pembelajaran mesin) mampu memetakan potensi penerimaan daerah yang belum tergarap—mulai dari prediksi daya beli warga hingga deteksi objek pajak yang tidak terdata. Potensi efisiensi ini besar, sebab kebocoran penerimaan sering kali bukan karena daerah tidak punya potensi, melainkan karena data tidak terkelola.

Digitalisasi, Inovasi, dan Jalan Menuju Kemandirian

Transformasi digital birokrasi—dari e-budgeting, e-procurement, sampai integrasi data antarkementerian—bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan mendesak. Ketika data fiskal seluruh daerah tertata dalam satu ekosistem yang saling terhubung, pemerintah pusat bisa merancang kebijakan insentif yang lebih presisi: wilayah yang berhasil menaikkan rasio kemandirian bisa diberi insentif nyata, bukan sekadar penilaian administratif di akhir tahun.

Yang jelas, pernyataan Bima Arya menjadi pengingat bahwa disrupsi teknologi harus dirangkul, bukan dihindari, dalam pengelolaan keuangan negara. Kemandirian fiskal daerah tidak akan lahir semalam; ia membutuhkan inovasi kebijakan, pengembangan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan deep tech untuk pengelolaan data berskala besar. Selama 86 persen daerah masih menunggu kiriman dari pusat, mimpi otonomi daerah yang sesungguhnya masih harus dikejar—kali ini dengan bantuan algoritma, platform digital, dan ekosistem data yang sehat.