Pemerintah Siapkan Layer Cukai Baru untuk Menekan Rokok Ilegal

Kebijakan cukai rokok jarang menjadi pembicaraan hangat di meja makan, padahal dampaknya terasa setiap kali seseorang membayar sebungkus rokok di warung. Pemerintah kini tengah menyiapkan perubahan yang berpotensi menggeser peta harga rokok nasional: penambahan lapisan tarif baru, atau layer, dalam struktur CHT (Cukai Hasil Tembakau). Sasarannya jelas, yakni memangkas ruang gerak rokok ilegal yang selama ini beredar luas mulai dari pasar tradisional hingga pedagang keliling. Ibarat seperti menambah palang pada pagar yang bocor, langkah ini dirancang agar celah harga antara produk legal dan ilegal tidak semakin melebar.

Apa Itu Layer Cukai dan Mengapa Perlu Ditambah?

CHT adalah pungutan negara yang dikenakan atas setiap batang rokok yang diproduksi atau diimpor secara resmi. Uang ini masuk ke kas negara dan menjadi sumber pendanaan program publik, sekaligus alat kontrol agar konsumsi rokok menurun. Saat ini, struktur tarif CHT dibagi ke dalam beberapa kelompok produksi. Rokok kretek mesin atau SKM (Sigaret Kretek Mesin) filter, misalnya, dikenai tarif berbeda tergantung volume produksi pabriknya: semakin kecil pabrik, semakin rendah tarif per batangnya. Tarif per batang untuk kelompok ini berkisar antara Rp 700 hingga Rp 900, dengan kenaikan rata-rata sekitar 10 persen yang berlaku sejak awal 2025 melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

Logika perlindungan industri kecil memang masuk akal. Namun, sistem berjenjang ini menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Produk dari pabrik kecil yang legal harganya sangat murah, lalu bersaing ketat dengan rokok ilegal yang sama sekali tidak membayar cukai. Akibatnya, pasar bawah tanah justru mendapat ruang tumbuh. Berbagai survei lembaga riset independen sepanjang beberapa tahun terakhir menempatkan pangsa rokok ilegal di kisaran 20 hingga 30 persen dari total konsumsi nasional — angka yang sangat besar untuk industri sekelas tembakau.

Menutup Celah Harga antara Produk Legal dan Ilegal

Inti rencana penambahan layer sebenarnya sederhana: memperketat pita harga produk legal. Ibarat seperti dua toko bersebelahan yang menjual barang serupa, selisih harga yang terlalu jauh akan otomatis menggeser pembeli ke toko yang lebih murah, tanpa memedulikan legalitas barangnya. Dengan menata ulang tingkatan tarif, pemerintah berharap jarak harga antar produk legal menjadi lebih rapat, sehingga rokok ilegal kehilangan daya saing utamanya, yaitu harga murah.

“Selama selisih harga antara produk legal dan ilegal masih signifikan, penegakan hukum saja tidak akan pernah cukup. Kuncinya adalah memperkecil insentif ekonomi bagi masyarakat untuk membeli produk ilegal,” ujar seorang pengamat kebijakan cukai yang mengkaji dinamika pasar tembakau nasional.

Penegakan juga kini dibantu teknologi. Pita cukai berkode QR (Quick Response) memungkinkan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) melacak keaslian produk secara digital, sementara algoritma machine learning (pembelajaran mesin) — cabang dari AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) — mulai dimanfaatkan untuk memetakan titik rawan penyelundupan. Implementasi platform digital semacam ini meningkatkan efisiensi pengawasan di ribuan titik distribusi yang mustahil diperiksa secara manual.

Dampak bagi Industri dan Kas Negara

Perubahan struktur tarif tentu bukan keputusan tanpa risiko. Pabrik kecil dan menengah khawatir beban cukai bertambah, sementara pekerja di ekosistem tembakau — dari petani hingga buruh pabrik — berpotensi terdampak bila daya saing mereka menurun. Di sisi lain, negara kehilangan penerimaan besar akibat rokok ilegal: penerimaan CHT yang berada di kisaran Rp 200 triliun per tahun seharusnya bisa lebih tinggi bila pangsa pasar ilegal berhasil ditekan. Tabel berikut merangkum perbedaan mendasar kedua jenis produk tersebut:

Kapan Berlaku dan Apa Artinya bagi Konsumen

Sampai kabar ini diturunkan, kajian teknis masih berjalan dan pemerintah belum menetapkan tanggal implementasi pasti. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, rencana ini tetap dilanjutkan, dan perubahan struktur tarif kemungkinan besar akan menyertai penetapan tarif CHT periode berikutnya melalui PMK baru, lengkap dengan masa sosialisasi bagi industri. Bagi konsumen, pesan praktisnya sederhana: periksa pita cukai dan kode QR pada kemasan, karena membeli produk ilegal berarti ikut merugikan kas negara sekaligus mempertaruhkan kualitas produk.

Pada akhirnya, rencana layer baru ini adalah bentuk disrupsi terhadap tatanan pasar yang selama ini menguntungkan pelaku ilegal. Bila pengembangan dan implementasinya tepat, negara mendapat penerimaan lebih sehat, industri legal bernapas lebih lega, dan masyarakat menikmati pasar yang lebih transparan. Namun bila keseimbangan tarif salah hitung, beban bisa kembali kepada konsumen dan industri kecil. Karena itu, inovasi kebijakan ini menuntut kajian yang cermat serta data yang akurat sebelum benar-benar diberlakukan.