Kapolda Kalsel dan HMI Duduk Bersama Bahas Kelangkaan BBM

BANJARBARU – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengambil langkah proaktif dengan menggandeng elemen mahasiswa untuk mencari akar masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kian meresahkan warga. Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan mengundang pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalsel dalam sebuah pertemuan tatap muka di Mapolda Kalsel, Rabu (8/7). Kedua pihak duduk bersama mendiskusikan fenomena antrean panjang di SPBU, praktik penimbunan, hingga dugaan penyalahgunaan distribusi BBM jenis Pertalite dan Solar yang belakangan ini menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Pertemuan sekitar dua jam itu menghasilkan sejumlah temuan awal. Data yang dipaparkan oleh tim intelijen Polda Kalsel menunjukkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi di Kalsel pada triwulan II-2026 melonjak 28% dibandingkan rata-rata bulanan tahun sebelumnya, padahal kuota yang dialokasikan oleh Pertamina hanya naik 5%. Lonjakan ini mencurigakan karena tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang hanya sekitar 3% per tahun. Indikasi kebocoran kuota menjadi salah satu hipotesis utama yang dibahas dalam forum tersebut.

Analisis Penyebab Kelangkaan: Praktik Penimbunan dan Celah Regulasi

Dari diskusi yang berlangsung, teridentifikasi tiga faktor utama yang diduga menjadi pemicu kelangkaan BBM bersubsidi di Kalsel. Pertama, maraknya praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan selisih harga antara BBM bersubsidi dan BBM komersial. Kedua, adanya indikasi aliran BBM bersubsidi ke sektor industri dan perkebunan yang seharusnya menggunakan solar nonsubsidi. Ketiga, belum optimalnya pengawasan digital di setiap titik distribusi, sehingga data penyaluran sulit diaudit secara real-time.

Ketua Umum Badko HMI Kalsel, Muhammad Ihsan, dalam kesempatan itu menyampaikan temuan lapangan para anggotanya, "Kami mendapati beberapa SPBU di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang melayani pembelian dalam jumlah besar dengan jeriken tanpa pengawasan berarti. Ini celah yang harus segera ditutup." Ia juga menekankan perlunya keterlibatan mahasiswa sebagai mitra pengawasan distribusi di lapangan.

Rencana Aksi Kolaboratif dan Penguatan Pengawasan

Polda Kalsel berkomitmen meningkatkan patroli siber dan operasi pasar terbuka untuk memburu para penimbun. Irjen Rosyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas khusus yang akan bergerak dalam dua pekan ke depan. "Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk mahasiswa sebagai kepanjangan mata dan telinga masyarakat. Laporkan jika ada indikasi penyelewengan, kami akan tindak tegas," tegas Kapolda.

Di sisi lain, HMI Kalsel menyatakan siap mengerahkan kadernya untuk melakukan pemantauan di 13 kabupaten/kota serta mengedukasi masyarakat agar tidak ikut menjadi bagian dari rantai penimbunan. Edukasi ini dinilai penting karena banyak warga yang tergiur membeli BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga tinggi di pasar gelap. Kedua pihak sepakat akan menggelar rapat koordinasi lanjutan setiap bulan untuk mengevaluasi perkembangan situasi.

Dengan sinergi antara aparat kepolisian dan gerakan mahasiswa, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel dapat kembali tepat sasaran dalam waktu dekat. Masyarakat juga diimbau untuk membeli BBM sesuai kebutuhan wajar dan melapor ke call center Polda Kalsel jika menemukan kecurigaan.