Jakarta, Terdepan.id - Sebuah studi terbaru mengungkap fakta mengejutkan: kualitas tata kelola pemerintahan daerah tern

Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sukabumi menjadi contoh nyata dari temuan ini. Kedua daerah tersebut memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang berada di bawah rata-rata nasional, namun penduduknya justru menikmati usia harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan banyak kabupaten lain dengan tingkat pembangunan ekonomi serupa.

Pola serupa ternyata berlaku di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia, berdasarkan hasil pengukuran menggunakan Regional Government Success Scorecard (RGSS), sebuah alat analisis berbasis data yang dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation. Instrumen ini, yang diterapkan bersama Universitas Indonesia, dirancang khusus untuk mengukur kinerja pemerintah daerah di Tanah Air.

Tata Kelola Melampaui Kekayaan

Data menunjukkan bahwa dua kabupaten tersebut tidak memiliki kekayaan daerah yang tinggi, namun memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prediktor kuat bagi panjangnya usia harapan hidup masyarakat setempat.

Proyek percontohan RGSS ini memanfaatkan hampir 18.000 titik data yang bersumber dari berbagai lembaga pemerintah Indonesia. Data-data tersebut dihimpun dari tahun terbaru yang tersedia, mayoritas berasal dari tahun 2024.

Kolaborasi Antar Lembaga

Pengukuran komprehensif ini melibatkan data dari sejumlah kementerian dan lembaga strategis, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tak hanya itu, data juga bersumber dari Kementerian Investasi/BKPM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Temuan studi ini semakin menguarkan argumen bahwa investasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan fundamental warga, melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB semata.