Jakarta — OJK Luncurkan SRUK, Perdagangan Karbon Baru Sentuh Rp 93,81 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkenalkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi pasar karbon nasional yang lebih terstruktur. Langkah ini diambil karena realisasi transaksi karbon di Indonesia masih jauh dari potensinya. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa sejak bursa karbon IDXCarbon beroperasi hingga 30 Juni 2026, akumulasi nilai transaksi baru mencapai Rp 93,81 miliar. Volume yang diperdagangkan sebanyak 1,98 juta ton CO2e dengan jumlah pengguna jasa terdaftar sebanyak 155 pihak. "Selama ini perdagangan karbon masih sangat terbatas dan hanya mengandalkan satu platform bursa," ujar Friderica, menyoroti perlunya diversifikasi instrumen dan peningkatan likuiditas.

Mengapa Pasar Karbon Indonesia Masih Mini?

Angka Rp 93,81 miliar tergolong mini jika dibandingkan dengan potensi emisi nasional yang mencapai lebih dari 1 miliar ton CO2e per tahun. Beberapa penyebab utama antara lain: pertama, instrumen perdagangan hanya tersedia di bursa (IDXCarbon) tanpa mekanisme bilateral yang masif. Kedua, permintaan dari sektor industri masih rendah karena insentif dekarbonisasi belum kuat. Ketiga, standar penghitungan dan verifikasi karbon antar-sektor belum sepenuhnya terharmonisasi. SRUK dihadirkan untuk menjawab masalah ini dengan menyediakan infrastruktur pencatatan unit karbon yang lebih transparan dan terintegrasi, sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak partisipan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Perbandingan Data Perdagangan Karbon

Dengan kehadiran SRUK, OJK berharap tercipta "pasar karbon yang lebih likuid dan kredibel," imbuh Friderica. Sistem ini memungkinkan pencatatan setiap unit karbon yang beredar—baik dari mekanisme cap-and-trade maupun offset—sehingga membangun kepercayaan investor. Bila SRUK berjalan optimal, transaksi harian berpotensi meningkat signifikan dan mendekatkan Indonesia pada target ekonomi hijau 2050.